G24NEWS.TV, JAKARTA – Partai Golkar satu suara mengecam aksi serangan bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat.
“Sangat disesalkan, apalagi hal itu terjadi di tengah kondisi yang relatif kondusif. Pak Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar sangat menjunjung tinggi perdamaian, Golkar mengecam keras dan sangat mengutuk aksi bom bunuh diri yang merugikan banyak orang itu,” ungkap Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Supriansa.
Bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi, telah mencederai 11 orang, termasuk sembilan anggota polsek yang seorang di antaranya 1 orang meninggal dunia. Pelaku bom bunuh diri belakangan diketahui bernama Agus Sujatno (34), yang beralamat di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, namun terakhir tinggal di Sukoharjo, Surakarta.
Menurut keterangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di lokasi kejadian, AS adalah pelaku bom yang telah terjadi di daerah Cicendo pada 2017 silam. AS ditangkap dan menjalani masa tahanan selama empat tahun hukuman di Nusakambangan. Pada Oktober 2021 napiter yang berafiliasi dengan JAD tersebut mendapat pembebasan bersyarat. Kapolri pun menambahkan pada keterangannya menyebut aksi AS dilatarbelakangi oleh kekecewaan atas pengesahan KUHP.
Supriansa meminta masyarakat tidak terpancing oleh isu – isu terkait aksi bom bunuh diri yang telah terjadi di wilayah Jawa Barat Tersebut. Dia berpesan kepada masyarakat agar jangan sampai aksi tersebut menimbulkan riak-riak kericuhan ditengah masyarakat yang cukup kondusif seperti saat ini.
“Biarkan aparat yang berwenang bekerja dahulu, apalagi Kapolri sudah langsung turun tangan secara sigap, dan bahkan sudah memberikan keterangan sejelas – jelasnya mengenai fakta dilapangan,” kata dia.
“Kita percaya bahwa BNPT dan pihak kepolisian seperti biasa akan bahu membahu menyelidiki aksi bom bunuh diri yang telah terjadi di Astana Anyar tersebut,” katanya.
Menurut Supriansa, aksi brutal melalui bom bunuh diri bisa menumbuhkan ketidaknyamanan dan ketidakstabilan di masyarakat. Apalagi Indonesia menghadapi tahun-tahun politik menyongsong Pemilu 2024.
“Jangan sampai situasi di masyarakat menjadi tidak menentu,” tegas Supriansa.
