Headline

Airlangga Hartarto: Pemerintah Terus Percepat Pembangunan Manfaatkan Bonus Demografi

166
×

Airlangga Hartarto: Pemerintah Terus Percepat Pembangunan Manfaatkan Bonus Demografi

Share this article
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual pada acara Peluncuran Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas Bisnis dan HAM), Senin (6/11/2023). Foto: Kemenko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual pada acara Peluncuran Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas Bisnis dan HAM), Senin (6/11/2023). Foto: Kemenko Perekonomian

G24NEWS.TV, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah terus mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan bonus demografi secara optimal serta meningkatkan kepastian berusaha dan iklim bisnis.

Dia mengatakan dalam mencapai cita-cita menjadi negara berpendapatan tinggi dan keluar dari middle-income-trap, Indonesia perlu meningkatkan pendapatan per kapita menjadi USD13.845 sebelum tahun 2040.

Pemerintah juga telah mengambil langkah besar untuk melakukan reformasi struktural ekonomi Indonesia agar terhindar dari jebakan middle-income-trap antara lain.

Upaya ini juga sudah didukung oleh kepastian regulasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

“Upaya tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan kapabilitas penguasaaan teknologi, melakukan inovasi, meningkatkan kepastian berusaha dan menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas perundangan dan peraturan lain dibawahnya,” tutur Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini, secara virtual pada acara Peluncuran Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas Bisnis dan HAM), Senin (6/11/2023).

Baca Juga  Airlangga Hartarto Terus Muncul Sebagai Capres Musra Indonesia 

Bisnis dan HAM

Dalam rangka perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia, khususnya di bidang bisnis, Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Stranas Bisnis dan HAM merupakan dokumen strategis yang memuat arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendorong terciptanya bisnis yang ramah HAM dan disusun dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Baca Juga  Pemerintah dan Swasta Bersinergi untuk Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan

“Pada tingkat global, Stranas Bisnis dan HAM Indonesia merupakan dokumen rencana aksi nasional bisnis dan HAM pertama di dunia yang disahkan melalui kerangka kebijakan regulasi peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden,” ujar Menko Airlangga.

Stranas Bisnis dan HAM memiliki tiga strategi utama, yakni peningkatan pemahaman, kapasitas dan promosi bisnis dan HAM, pengembangan regulasi, kebijakan dan panduan.

Semua upaya ini, jelasnya, dilakukan untuk mendukung perlindungan dan penghormatan HAM, serta penguatan mekanisme pemulihan yang efektif.

Email: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala

banner 325x300