EkonomiHeadline

UU PPSK Disahkan, Puteri Komarudin: Untuk Atasi Masalah Sektor Keuangan

235
×

UU PPSK Disahkan, Puteri Komarudin: Untuk Atasi Masalah Sektor Keuangan

Share this article
dewan kunjungan kerja
WhatsApp-Image-2022-12-16-at-10.07.54

G24NEWS.TV, JAKARTA – DPR RI dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Pembicaraan Tingkat II pada Kamis (15/12).

Beleid yang merupakan omnibus law keuangan ini berisi 341 pasal yang ditujukan untuk mengatasi dan mencegah masalah-masalah dalam sektor keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan UU PPSK ini disusun setelah ada 17 UU sektor keuangan yang sudah berlaku cukup lama, di antaranya ada yang sudah berumur 30 tahun.

“Reformasi sektor keuangan Indonesia merupakan prasyarat utama untuk membangun perekonomian Indonesia yang dinamis, kokoh, mandiri, sustainable, dan berkeadilan,” ujar Menteri Sri Mulyani.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyambut optimistis pengesahan ini.

UU ini diperlukan karena selama beberapa tahun terakhir, sektor keuangan Indonesia mengalami perkembangan pesat dipicu perkembangan teknologi serta produk atau jasa keuangan, namun tidak diwadahi dalam peraturan.

Akibatnya muncul kasus seperti investasi bodong, pinjol ilegal, robot trading, rentenir.

“Pengawasan market conduct juga belum optimal, sehingga muncul kasus di sektor keuangan, seperti gagal bayar di sektor perasuransian,” ungkap Puteri.

Baca Juga  Gubernur Sri Sultan Yakin Gunung Merapi Tidak Meletus Secara Eksplosif

UU PPSK merupakan usulan DPR berbentuk omnibus yang membentuk dan merevisi berbagai undang-undang terkait di sektor keuangan. Dalam pembentukannya, DPR dan pemerintah menyepakati lima pilar utama.

Pilar tersebut adalah penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan, penguatan tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik atas industri keuangan, mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan, memperkuat perlindungan negara terhadap konsumen produk keuangan, serta memperkuat literasi, inklusi, dan inovasi di sektor keuangan.

“UU ini diarahkan untuk mengatasi dan mencegah kelemahan di sektor keuangan agar konsumen semakin terlindungi dan menciptakan industri keuangan yang semakin sehat,” ujar dia.

Menurut dia, dari segi pencegahan, UU ini mewajibkan industri dan otoritas keuangan untuk tingkatkan kegiatan literasi dan inklusi masyarakat.

Hal ini dilakukan agar masyarakat semakin cerdas dan memahami betul manfaat, risiko, dan biaya berbagai produk/jasa keuangan yang digunakan. Selain itu juga mempermudah dan memperluas akses konsumen atas produk/jasa yang aman dan berizin.

Puteri juga menjelaskan komitmen UU PPSK untuk mengatasi praktik-praktik teknologi finansial (fintech) ilegal. Hal ini mengingat tingginya prevalensi kegiatan fintech ilegal, meski berulang kali dilakukan pemblokiran platform maupun moratorium perizinan oleh otoritas.

Baca Juga  Anak Muda Sulit Beli Rumah? Simak Dulu Penjelasan Ini

“Kemudian, skema penanganan penyelenggara fintech ilegal, termasuk pinjol ilegal, yang beroperasi tanpa izin ini perlu dipertegas melalui penindakan, supaya dapat diberantas.

“Karenanya, kami setuju menambahkan ketentuan ancaman sanksi pidana, baik berupa denda dan penjara, bagi penyelenggara tanpa izin,” jelas Puteri.

Ganti Rugi bagi Korban

Di samping itu, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga menjelaskan upaya UU PPSK untuk mengatasi berbagai kasus di sektor perasuransian.

“Kita perlu pertegas tanggung jawab perusahaan perasuransian atas kegiatan para pialang dan agen asuransi, karena banyak kasus yang disebabkan mis-selling, seperti unit link,” ujar dia.

Selain itu UU ini juga akan melembagakan Program Penjaminan Polis di bawah LPS untuk melindungi dana polis konsumen jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

“Kita juga atur pidana tambahan berupa penggantian kerugian, supaya konsumen yang mengalami kerugian dalam kasus-kasus di sektor jasa keuangan, termasuk industri asuransi, bisa mendapatkan pengembalian dana,” tutup Puteri.

 

banner 325x300