EkonomiHeadline

UU Cipta Kerja Wujudkan Kepastian Hukum Sektor Ekonomi Ketenagakerjaan 

749
×

UU Cipta Kerja Wujudkan Kepastian Hukum Sektor Ekonomi Ketenagakerjaan 

Share this article
beberapa orang pekerja menyelesaikan pekerjaan di pabrik menghadapi wadah plastik berwarna merah
Ilustrasi: Pekerja menyelesaikan pekerjaannya. (Foto Anadolu Agency)

G24NEWS.TV, JAKARTA – Undang-undang atau UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan dari Perppu No 2/2022 mempunyai efek positif bagi sektor ekonomi dan tenaga kerja di Indonesia karena memberikan kepastian hukum.

Pengamat hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Nindyo Pramono mengatakan setelah Perppu Cipta Kerja disahkan menjadi UU maka diharapkan menjadi jawaban tantangan dinamika ekonomi global. 

“Manfaat penting dari UU Cipta Kerja ini adalah terkait dengan ‘ease of doing business’ yang ada di Indonesia,” ujar dia, seperti dikutip dari Antaranews. 

Kemudahan investasi di Indonesia menurut dia masih kalah bersaing dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Undang-Undang Cipta Kerja ini mewadahi kebutuhan terhadap pertumbuhan ekonomi dan arus iklim investasi yang masuk ke Indonesia. 

Baca Juga  Ahli UGM: Perppu Cipta Kerja Penuhi Syarat untuk Jadi Undang-undang

Penggunaan metode omnibus dalam Undang-Undang Cipta Kerja, merupakan hal yang tepat sehingga pemerintah tidak perlu lagi merevisi setiap undang-undang yang terkait dan dapat mengakselerasi proses penyusunan regulasi. 

Dia mencontohkan, di beberapa subsektor yang berkaitan dengan iklim investasi, seperti sektor pertambangan, perikanan, dan tentang perizinan, dan lainnya telah diakomodir oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jika setiap undang-undang yang terkait diperbaiki satu-satu, maka membutuhkan waktu yang panjang.

Nindyo menyatakan pemerintah harus segera melakukan sosialisasi pasca-pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR.

“Sosialisasi jangan ditunda-tunda, ini pendidikan agar masyarakat kita taat hukum,” ujar dia. 

Segera Susun Panduan Teknis UU Cipta Kerja 

Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Jakarta Ibnu Sina Chandranegara mengungkapkan persetujuan DPR terhadap Perppu Cipta Kerja sebagai undang-undang merupakan tindakan yang konstitusional.

Baca Juga  Kisah Anak Petani Sumbawa Lolos Kuliah Gratis di UGM

Selain itu pengesahan UU Cipta Kerja juga memberikan kepastian hukum yang penting bagi sektor ekonomi maupun pekerja. 

Dia berharap agar peraturan teknis yang nantinya akan disusun dapat semakin menguatkan kepastian hukum yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

“Satu hal yang pasti peraturan pelaksanaan juga harus memberikan perlindungan hak yang jauh lebih baik bagi pekerja,” ujar dia. 

Penyusunan peraturan pelaksana juga perlu melibatkan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan dan juga memastikan bahwa peraturan yang disusun dapat menjawab kebutuhan publik.

 

banner 325x300