HeadlineNasional

Ubah Sistem Saat Tahapan Pemilu Berjalan, Ahli Hukum: Indikasi Kecurangan  

209
×

Ubah Sistem Saat Tahapan Pemilu Berjalan, Ahli Hukum: Indikasi Kecurangan  

Share this article
Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.
Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. (Foto file - G24NEWS.TV)

G24NEWS.TV, JAKARTA –  Upaya mengubah sistem Pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dirasa tidak wajar dilakukan saat tahapan pemungutan suara sudah berjalan, ujar ahli hukum Tata Negara sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Feri Amsari. 

Hal ini menurut dia mengindikasikan adanya rekayasa kecurangan Pemilu, sebab lembaga penyelenggara dan peserta terpaksa menggunakan sistem pemilu tersebut tanpa persiapan yang matang. 

“Aneh rasanya kita kalau dalam konteks profesionalisme penyelenggaraan pemilu masih ragu dan memperdebatkan sistem mana yang paling layak untuk dilaksanakan,” kata Feri Amsari di Jakarta, Rabu (22/2) dikutip dari Antara. 

Menurut Feri, tidak ada negara maju atau modern yang mengubah sistem pemilu di tengah jalan, atau saat tahapan pemilu sudah berlangsung. 

Tahapan Pemilu 2024 sendiri sudah mulai sejak 14 Juni 2022 lalu. Sejauh ini sudah melewati perencanaan program dan anggaran; penyusunan peraturan KPU; pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; hingga penetapan peserta pemilu dan penetapan jumlah kursi dan dapil.  

“Indikasi adanya rekayasa kecurangan pemilu adalah dengan modus mengubah sistem di tengah jalan. Sebab orang atau peserta pemilu terpaksa untuk menyelenggarakan sistem itu tanpa persiapan yang matang,” kata dia.

Menurut dia perdebatan soal menggunakan sistem proporsional terbuka maupun tertutup seharusnya segera diakhiri, yang juga harus diiringi dengan kebijakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghormati putusan-putusan sebelumnya.

Baca Juga  MKGR Jabar Akan Orkestrasi Menangkan Golkar dan Airlangga
Infografis Tahapan Pemilu 2024
Infografis Tahapan Pemilu 2024

Menurut dia sistem proporsional terbuka meletakkan landasan daulatnya kepada masyarakat, sedangkan sistem proporsional tertutup meletakkan daulat penentuan siapa yang akan duduk di kursi parlemen kepada ketua umum atau elite partai.

Dari aspek konstitusional, sistem proporsional tertutup tidak mendekati prinsip-prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1956  yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

“Jadi, yang berdaulat untuk menentukan siapa yang merepresentasikan rakyat di parlemen adalah rakyat itu sendiri,” jelas dia.

Berlaku Pemilu Berikutnya 

Pengamat politik Philips J. Vermonte mengatakan jika MK memutuskan untuk mengubah sistem pemilu, maka seharusnya tidak diterapkan pada Pemilu 2024, tetapi untuk pesta demokrasi lima tahun berikutnya.

“Kalau memang DPR dan MK mau ubah sistem pemilu dengan semangat memperbaiki, bisa dibuat klausul bahwa perubahannya baru berlaku di Pemilu 2029 atau Pemilu 2034,” kata Philips yang merupakan pengajar di  Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). 

Menurut Philips, jika diberlakukan pada Pemilu 2024 mendatang, maka akan berisiko tinggi karena tahapan sudah berjalan sejak lama. Selain itu, perubahan sistem di tengah tahapan juga sarat akan kepentingan jangka pendek partai politik untuk memenangkan pemilu dan bukan kepentingan untuk memperbaiki sistem pemilihan itu sendiri.

Baca Juga  Cawapres Prabowo Subianto akan Ditentukan Bersama, Tidak Sepihak 

Menurut dia, MK sebaiknya membuat klausul dalam putusan terkait perubahan sistem pemilu yang menyatakan bahwa hal itu diterapkan untuk pemilu berikutnya. Dengan demikian, MK tidak hanya memutuskan berdasarkan kepentingan politik jangka pendek, namun juga memperhatikan aspek-aspek penting lain seperti memperkuat keterwakilan dan kemampuan memerintah.

“Kita bisa memastikan bahwa apapun perubahan sistem pemilu yang kita ambil, dilakukan bukan karena kepentingan politik hari ini, tetapi memang karena pertimbangan sistem apa yang baik dan dibutuhkan,” kata Philips. 

Untuk diketahui, MK saat ini sedang menyidangkan gugatan judicial review Pasal 168 ayat (2) UU No 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum. Para penggugat meminta MK memutuskan pemilihan legislatif (pileg) kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.

Para pemohon mendalilkan Pasal 168 Ayat (2), Pasal 342 Ayat (2), Pasal 353 Ayat (1) huruf b, Pasal 386 Ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 Ayat (2), Pasal 426 Ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945.

Saat ini partai politik terpecah menjadi dua kubu. Kubu pendukung sistem proporsional terbuka terdiri atas delapan parpol parlemen, mulai dari Partai Golkar, Gerindra, PKB, hingga PKS, sedangkan pendukung sistem proporsional adalah PDI Perjuangan.

 

banner 325x300