Karya dan Gagasan

Tanggapi Dugaan Kecurangan, Jokowi: Capres Cawapres Punya Saksi di TPS

20
×

Tanggapi Dugaan Kecurangan, Jokowi: Capres Cawapres Punya Saksi di TPS

Share this article
Jokowi
Presiden Joko Widodo/Setkab.go.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons munculnya narasi dugaan soal kecurangan terkait Pilpres 2024. Jokowi berbicara soal banyaknya saksi baik dari capres-cawapres, caleg, hingga Bawaslu di tempat pemungutan suara (TPS).

“Yang pertama, mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS, capres cawapres kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya,” kata Jokowi setelah meresmikan dan meninjau pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Menurutnya, dengan adanya saksi yang berlapis di TPS itu akan menghilangkan adanya kecurangan. Meski begitu, Jokowi mengatakan kepada pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Bawaslu.

Baca Juga  Jelang Gelaran Pemilu, KPU Diminta Pastikan Sistem Keamanan Server

“Saya kira, apa, pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi, kalau emang ada betul. Ada mekanismenya untuk ke Bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK. Nanti saya kira udah diatur semuanya,”

Jokowi mengatakan agar masyarakat tidak berteriak curang. Sebaiknya melaporkan ke pihak terkait jika menemukan kecurangan.

“Jadi janganlah teriak-teriak curang, ada bukti bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK ya,” ujarnya.

Sikapi dengan Bijaksana

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, tuduhan mengenai kecurangan Pemilu 2024 perlu disikapi dengan instrumen hukum negara. Moeldoko menegaskan, penyelesaian masalah tidak dengan cara yang salah.

Baca Juga  Partai Berkarya: Animo Anak Muda Dukung Prabowo-Gibran Luar Biasa

“Karena kita negara hukum, jangan diselesaikan dengan cara-cara jalanan begitu,” ujar dia.

Pernyataan Moeldoko ini untuk menanggapi usulan pengadilan rakyat dalam rangka menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2024. Seruan pembentukan pengadilan rakyat disampaikan sejumlah akademisi serta aktivis hukum dan demokrasi.

Tujuannya adalah untuk menegakkan etika dan konstitusi serta penguatan demokrasi di Indonesia setelah pemilu. Menanggapi kondisi tersebut, Moeldoko mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum, lengkap dengan segala instrumen penegakan hukum.

 

 

Editor: Lala Lala/Junita Sianturi

banner 325x300