York – Pada malam tanggal 23 Februari 2022, terdengar kabar bahwa akan terjadi invasi yang akan dilakukan Rusia oleh Presiden Vladimir Putin yang diceritakan di televisi dengan mengumumkan akan rencana sebuah “operasi militer khusus” di Ukraina. Hal ini jelas mengguncangkan dunia dimana salah satu kekuatan militer terbesar dan paling menakutkan di dunia muncul dan menyerang tetangga yang lebih lemah, yakni Ukraina. Dunia yang sebagian dari kita yakini diatur oleh aturan dan politik demokratis terasa seperti memberi jalan bagi barbarisme.
Pada saat itu, perang Ukraina tampaknya akan menjadi yang pertama dari beberapa malapetaka bagi dunia demokrasi pada tahun 2022. Sebagai contoh di Brazil, negara demokrasi terbesar keempat di dunia, pemilihan presiden yang akan segera terjadi diperkirakan akan mengarah pada krisis demokrasi. Pemilihan paruh waktu Amerika Serikat tampaknya hampir pasti akan mengangkat pendukung kebohongan pemilihan Donald Trump ke posisi kunci administrasi pemilihan, dan nampaknya hal ini akan meningkatkan kemungkinan krisis-krisis yang lain. Hal Ini semua datang di tengah penurunan selama satu dekade dalam jumlah pemerintahan demokratis di seluruh dunia, transformasi global yang tampak untuk mengumumkan tatanan dunia baru dengan Tiongkok sebagai kekuatan utamanya.
Namun seiring dengan berakhirnya tahun, cerita tersebut ternyata sangat berbeda. Alih-alih menunjukkan kelemahan, sistem demokrasi justru menunjukkan ketahanan. Sebaliknya, alih-alih menunjukkan kekuatan, sistem otoriter menunjukkan kerentanan. Secara keseluruhan, itu adalah tahun yang sangat baik bagi demokrasi. Di Ukraina, serangan dari Rusia di awal berhasil dipukul mundur, meskipun Ukraina kalah secara brutal, namun mereka berhasil menghalau serangan Rusia dan bahkan merebut kembali sejumlah besar wilayah dengan dukungan besar dari negara-negara demokrasi di Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan di Brazil, Presiden populis sayap kanan Jair Bolsonaro kalah dalam pemilihan ulang dan diam-diam telah meninggalkan jabatannya. Upayanya yang paling agresif untuk membatalkan hasil, gugatan yang menuduh penipuan, berakhir dengan denda yang besar untuk partainya karena terlibat dalam apa yang oleh ketua Mahkamah Agung disebut sebagai “bad faith litigation” atau “litigasi itikad yang buruk”.
Di Amerika Serikat, penyangkal pemilu kalah dalam setiap perlombaan negara bagian untuk gubernur atau menteri luar negeri – kekalahan telak. Dan di China dan negara otoriter berpengaruh lainnya, seperti Iran, gerakan protes besar muncul, masing-masing menyerukan demokrasi dan pemilu yang bebas. Peristiwa-peristiwa ini menunjuk pada kebenaran lama, pengetahuan yang diperoleh dengan susah payah dari perjuangan abad ke-20: bahwa demokrasi menikmati beberapa keunggulan mendasar dibandingkan saingan otokratisnya atau rival otoriterianismenya.
Sistem otoriter memiliki kecenderungan ke arah pemikiran kelompok dan kekakuan ideologis, seringkali terbukti tidak mau atau tidak mampu menilai informasi dengan benar dan mengubah arah ketika kebijakan yang ada terbukti membawa bencana. Demokrasi, sementara itu, cenderung didukung secara luas oleh orang-orang yang hidup di bawahnya, menciptakan masalah bagi kekuatan otoriter yang terlalu mencolok dalam tujuannya untuk menumbangkan sistem.
Namun, ini bukan berarti bahwa demokrasi pasti akan berjaya di negara tertentu, apalagi di seluruh dunia. Demokrasi memiliki kelemahan, kelemahan yang berulang kali terbukti mampu dieksploitasi oleh kekuatan yang cenderung otoriter di dalam negara demokratis. Pada tahun 2022, pemilu di Hungaria, Israel, dan Filipina semuanya menunjukkan bahwa tantangan otoriter tetap bertahan lama. Tetapi ketika kita melihat peristiwa tahun ini di negara-negara terbesar dan paling berpengaruh di dunia, ceritanya menjadi seimbang dan positif. Pemerintah otoriter yang seharusnya mengalahkan demokrasi gagal, sementara beberapa negara demokrasi terbesar mencegah tantangan internal yang besar.
Perang Ukraina Mengungkap Kelemahan Otoriter
Ketika perang di Ukraina dimulai pada bulan Februari, banyak pengamat berasumsi bahwa kemenangan Rusia akan terjamin. Namun ironisnya, ini menjadi ramalan yang merugikan diri sendiri. Invasi Rusia berdasarkan teori bahwa pasukan mekanis Rusia dapat mengejutkan Ukraina, merebut ibu kota dengan cepat, dan mendorong angkatan bersenjata Ukraina untuk tunduk dan mundur. Alih-alih sepeti itu namun bukan yang terjadi adalah: Ukraina mengeksploitasi kerentanan yang diciptakan oleh serangan Rusia dengan dukungan yang tidak memadai di garis depan, jalur pasokan yang tidak dipertahankan dengan baik dan membalikkan serangan awal. Pada akhir Maret, perang pergantian rezim telah gagal, memaksa Rusia untuk menghentikan ambisinya. Pada musim gugur, Ukraina telah mulai memutar kembali keuntungan Rusia lebih lanjut, mengulang setidaknya 55 % wilayah yang direbut oleh Rusia pada hari-hari awal invasi.
Mengapa rencana Rusia gagal? Bagian dari kesalahan terletak pada “Russia’s FSB intelligence service” atau Dinas Intelijen FSB Rusia, yang secara salah melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Volodymyr Zelenskyy memiliki sedikit dukungan publik dan kemungkinan besar akan retak di bawah tekanan. Tapi masalah terbesar tampaknya adalah Putin sendiri.
Pada hari-hari awal perang, pejabat intelijen Barat dan pakar independen dengan cepat menyimpulkan bahwa presiden Rusia menyatakan keyakinan pada gagasan bahwa Ukraina adalah negara palsu, yang seharusnya menjadi bagian dari Rusia, yang asli. Hal ini membuatnya buta terhadap kekuatan pendorong nasionalisme Ukraina untuk kepemimpinan, militer, dan populasinya.
“Dia benar-benar berpikir ini akan menjadi ‘operasi militer khusus’: Mereka akan selesai dalam beberapa hari, dan itu tidak akan menjadi perang nyata,” Sebagaimana disampaikan oleh Michael Kofman, direktur studi Rusia di wadah pemikir CAN.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemahaman tentang kegagalan Rusia semakin meningkat. Bulan ini, peneliti di the Royal United Services Institute (RUSI) dimana sebuah wadah pemikir Inggris, menerbitkan laporan tentang perang tersebut berdasarkan tahap pesanan Rusia yang ditangkap yang diberikan oleh pemerintah Ukraina. “Rencana ini,” menurut temuan RUSI, “dibuat oleh sekelompok kecil pejabat dan niatnya diarahkan oleh Putin.” Sebagian besar pemerintah Rusia tidak tahu apa-apa; tidak ada rencana darurat jika terjadi kesalahan.
“Rencana itu sendiri tidak pernah membayangkan hasil apa pun selain keberhasilannya sendiri,” Seperti inilah para peneliti RUSI menyimpulkan.
Dalam analisis praperang masa depan yang diterbitkan di Foreign Affairs, ilmuwan politik Seva Gunitsky dan Adam Casey berpendapat, “Jika dia membuat kesalahan perhitungan dan melancarkan invasi besar-besaran, kemungkinan itu karena ciri-ciri personalis rezimnya” artinya sejauh mana kekuasaan telah dikonsolidasikan di tangan satu manusia. Personalisme, menurut mereka, memperburuk kecenderungan fundamental negara-negara otoriter terhadap kesalahan perhitungan kebijakan.
Jalannya perang mendukung teori umum ini. Karena Putin telah mengelilingi dirinya dengan kroni dan orang-orang ya, tidak ada seorang pun di pemerintahan Rusia yang bersedia mengkritik rencana invasi dengan cara yang serius apalagi menantang teori yang mendasari presiden tentang negara Ukraina. Tentu saja, perang tidak dapat diprediksi. Tetapi dari sudut pandang saat ini, tampaknya Rusia telah jatuh ke dalam perangkap otoriter klasik membuat kesalahan kebijakan karena sistem yang mengisolasi kepemimpinannya dari kenyataan.
Bagaimana Iran Melakukan Kesalahan Hingga Memunculkan Pemberontakan
Rezim otoriter lain melihat masalah tahun ini: Iran, yang telah diguncang oleh gelombang besar protes antirezim nasional. Dan seperti di Rusia, masalah informasi otoriter adalah bagian utama dari kisah bagaimana hal ini terjadi. Pada 13 September, seorang wanita berusia 22 tahun bernama Mahsa Amini ditangkap oleh polisi moralitas Iran karena diduga tidak menutupi rambutnya dengan benar. Berdasarkan saksi mata, Amini dipukuli habis-habisan saat berada dalam tahanan polisi. Dia meninggal tiga hari setelah penangkapannya.
Saat berita kematian Amini menyebar, wanita dan gadis Iran mulai melepas jilbab mereka di depan umum dan turun ke jalan untuk memprotes. Gadis remaja dan wanita muda ini mengilhami demonstrasi di seluruh negeri, menarik pengunjuk rasa anti-rezim dari semua sektor masyarakat Iran. Sejauh ini, penumpasan brutal pemerintah termasuk eksekusi publik dan penggunaan peluru tajam secara sembarangan melawan kerumunan pengunjuk rasa belum meredakan demonstrasi.
Kami belum bisa mengatakan bahwa rezim berada di ambang kehancuran: Gelombang protes yang signifikan antara 2018 dan 2020 mereda dengan Republik Islam masih utuh. Namun fakta protes besar yang berulang menunjukkan ketidakpuasan publik yang mendalam dan abadi.
Wanita Iran telah melakukan kampanye halus perlawanan terhadap jilbab kebijakan selama beberapa dekade. Di masa lalu, pemerintah Iran telah mengizinkan warga negara untuk menyuarakan rasa frustrasi dengan kebijakannya dengan mengizinkan mereka untuk memilih (relatif) moderat dalam pemilihan presiden, seperti kemenangan Mohammad Khatami tahun 1997. Meskipun kekuasaan kepresidenan terbatas, mereka juga nyata, dan orang Iran menganggap serius pemilihan ini. Pada tahun 2009, ketika Republik Islam dilihat oleh banyak orang mencurangi pemilu untuk memastikan kemenangan petahana Mahmoud Ahmadinejad atas reformis Mir Hussein Mousavi, jutaan orang turun ke jalan Iran untuk memprotes. Kali berikutnya, pada tahun 2013, para ulama mengizinkan pemungutan suara yang lebih bebas yang mengarah pada kemenangan moderat Hassan Rouhani yang mengatur panggung untuk kesepakatan nuklir 2015.
Pada tahun 2021, Iran dijadwalkan mengadakan pemungutan suara lagi, tetapi kali ini pihak berwenang memutuskan untuk memasangnya sejak awal. Sebelum pemilihan, otoritas Republik Islam mendiskualifikasi hampir setiap kandidat presiden yang layak kecuali satu, Ebrahim Raisi dari garis keras ultra. Akibatnya, orang Iran tidak menganggap serius pemungutan suara; kontes melihat jumlah pemilih terendah sejak berdirinya Republik Islam.
Pemilu tahun 1997, 2009, dan 2013 semuanya menunjukkan tuntutan publik yang besar untuk reformasi harapan yang sebagian diakomodasi (seperti dalam kesepakatan nuklir) dan lebih sering putus-putus (seperti dalam represi protes 2009). Namun pada tahun 2021, jumlah pemilih yang rendah tampaknya salah dibaca sebagai persetujuan alih-alih sebagai tanda bahwa segmen publik yang lebih liberal telah kehilangan kepercayaan untuk melakukan perubahan melalui sistem. Begitu menjabat, Raisi menjalankan agenda garis keras termasukpeningkatan penegakan aturan jilbab, tampaknya tidak menyadari pukulan balik yang akan ditimbulkannya.
Protes Iran menggambarkan sisi berbeda dari masalah informasi otoriter: kesulitannya mengidentifikasi masalah yang membusuk dan menyesuaikan kebijakan sebelum terjadi krisis. Masyarakat itu besar dan rumit; mencari tahu apa yang salah dan bagaimana menyelesaikannya adalah tugas yang sangat sulit. Institusi inti demokrasi, termasuk kebebasan pers dan pemilihan reguler, menciptakan mekanisme bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan menyesuaikannya. Pemerintah otoriter seperti Iran, sebaliknya, menekan perbedaan pendapat dan kritik terhadap kebijakan mereka membuat mereka melakukan kesalahan ke dalam krisis tanpa menyadarinya, atau dengan angkuh berasumsi bahwa mereka dapat memaksakan kebijakan yang tidak populer ke publik.
Salah satu demonstrasi paling terkenal dari efek ini datang dari Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf di Harvard. Karya Sen tentang kelaparan menunjukkan bahwa bencana kemanusiaan seperti itu, seperti yang umumnya dianggap, biasanya tidak disebabkan oleh guncangan pasokan makanan seperti kekeringan. Sebaliknya, mereka disebabkan oleh struktur politik: Tidak ada demokrasi yang pernah mengalami kelaparan; Insentif pemimpin demokratis dan struktur informasi membuat mereka lebih cenderung bertindak daripada rekan-rekan otoriter mereka.
“Pers yang bebas dan oposisi politik yang aktif merupakan sistem peringatan dini terbaik yang
dapat dimiliki oleh negara yang terancam kelaparan,” tulis Sen.dalam bukunya tahun 1999Pembangunan sebagai Kebebasan. Jelas, pemberontakan politik adalah peristiwa yang sangat berbeda dari kelaparan. Tapi dari sudut pandang Republik Islam, itu sama saja dengan bencana. Sementara rezim mungkin selamat dari putaran protes terakhir ini kapasitasnya untuk menindas tidak boleh diremehkan rakyat Iran telah menunjukkan bahwa pemerintahnya yang berulang kali meremehkan kemarahan mereka memiliki konsekuensi yang signifikan.
Gagalnya Upaya Tiongkok Memperbaiki Masalah Otoritarianisme
Pembangunan sebagai Kebebasan, salah satu contoh utama otoritarianisme Sen yang menyebabkan kelaparan adalah Lompatan Jauh ke Depan di Tiongkok. Antara tahun 1958 dan 1961, Ketua Partai Komunis Mao Zedong dengan memulai serangkaian reformasi pertanian yang menyebabkan kematian sekitar 30 juta orang kelaparan paling mematikan sepanjang sejarah manusia. Secara teori, langkah China menuju ekonomi pasar bebas yang dimulai pada tahun 1979 seharusnya menciptakan kondisi untuk mencegah terulangnya bencana ini: membiarkan kepemimpinannya mendapatkan sinyal informasi dari pasar tanpa liberalisasi politik. Sen, pada bagiannya, skeptis. “Ketika segalanya berjalan cukup baik di China, demokrasi mungkin tidak terlalu dirindukan, tetapi ketika dan ketika kesalahan kebijakan besar dibuat, kekosongan itu bisa menjadi bencana besar,” tulisnya.
Untuk beberapa waktu, tanggapan China terhadap pandemi Covid-19 sepertinya membuktikan bahwa dia salah. Tetapi pada akhir tahun 2022, menjadi jelas bahwa kebijakan Covid China telah berubah menjadi bencana karena alasan yang diprediksi oleh teori Sen. Setelah Tiongkok gagal menahan wabah pertama di Wuhan pada akhir 2019, yang menyebabkan pandemi global, Partai Komunis Tiongkok (PKT) bertindak cepat dan agresif untuk menahan penyebaran di dalam negeri. Sampai tahun ini, itutampaknya telah melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk menjaga tingkat kematian turun dari demokrasi kaya di Eropa dan Amerika Utara. Kebijakan itu tampaknya sangat efektif, bahkan Presiden Xi Jinping telah mengubahnyafitur utama dari propaganda pemerintahnya bukti keunggulan kapitalisme negara ala China dibandingkan demokrasi liberal Barat. Namun kebijakan “nol Covid” China selalu memiliki masalah yang signifikan. Sifat keras dari pengunciannya, di mana orang-orang dikurung di rumah mereka dan seluruh kantor ditutup, membuat marah warga dan merusak ekonomi China. Desakan dogmatis China pada keberhasilan modelnya sendiri menyebabkannyamembatasi kampanye vaksinasi dan menolak vaksin, yang terbukti lebih unggul dari SinoVac buatan China.
Dari sudut pandang PKT, ini adalah kerugian yang dapat diterima dari kebijakan yang sebagian besar berisi penyebaran penyakit sampai varian omicron mulai menyebar ke seluruh Tiongkok awal tahun ini. Varian yang lebih menular membutuhkan penguncian yang lebih parah untuk mencegah kematian massal: Pada bulan Maret, sebagian besar penduduk Shanghai, salah satu kota terbesar di dunia,dikurung di rumah mereka selama berminggu-minggu. Rasa frustrasi publik mulai meningkat. Selama puncak penguncian Shanghai, orang-orang terekam meneriakkan rasa frustrasi mereka ke luar jendela.
Segalanya memuncak setelah 24 November, ketika kebakaran terjadi di sebuah gedung apartemen di Urumqi, ibu kota wilayah Xinjiang,rumah bagi minoritas Muslim Uyghur yang ditindas secara brutal. Bangunan itu terkunci pada saat itu; setidaknya 10 orang tewas, jumlah kematian itubanyak orang Cina percaya bisa dihindari jika pemerintah tidak menolak kebebasan bergerak penduduk bangunan. Kebakaran di Urumqi memiliki efek menggembleng yang sama dengan kematian Mahsa Amini di Iran. Saat berita menyebar, gelombang protes melanda negara itu. Dan para pengunjuk rasa itu mengambil langkah yang dulunya tidak terpikirkan untuk menghubungkan rasa frustrasi mereka dengan kebijakan Covid dengan rezim itu sendiri: menyalahkan Xi atas tragedi di Urumqi danmenyerukan pemilu. Protes di China belum cukup besar untuk mengancam rezim. Tapi mereka memaksa pemerintah untuk bertindak: Pada awal Desember, China mengumumkan akan melonggarkanbeberapa pembatasan Covid yang paling dibenci (seperti persyaratan pengujian massal dan rawat inap wajib setelah infeksi). Ini adalah kemenangan besar bagi para pengunjuk rasa, tetapi juga yang membuat China mengalami wabah yang signifikan pada musim dingin ini.
Amerika Serikat dan Brazil Membuktikan Ketahanan Demokrasi
Demokrasi tidak sempurna. Para pemimpin terkadang membuat kesalahan kebijakan yang mengerikan dan tetap bertahan dengan mereka – pikirkan perang di Irak, penanganan Covid-19 oleh pemerintahan Trump, atau lusinan contoh terbaru lainnya di Amerika Serikat. Tetapi pemerintahan demokratis memiliki fitur bawaan untuk mengatasi akibat dari kesalahan ini: Orang dapat memilih. Ketika seorang pemimpin melakukan kesalahan, pemilih dapat memilih yang baru. Ini mentransfer kesetiaan politik dari seorang pemimpin atau elit penguasa ke sistem itu sendiri. Dengan demikian, bencana individu umumnya kurang mengancam sistem bagi demokrasi daripada bagi otokrasi. Dalam dekade terakhir, loyalitas fundamental warga negara yang demokratis terhadap sistem pemilu telah diuji dengan keras. Di seluruh dunia demokrasi, para pemilih mulai mengungkapkan ketidakpuasan yang signifikan terhadap status quo, memilih pemimpin yang mengancam untuk menumbangkan dan bahkan menggulingkan demokrasi dari dalam. Hari ini, otoriter terpilih seperti itu telah memenangkan kekuasaannegara penting seperti India berpose lebih besarancaman bagi masa depan demokrasi daripada Rusia atau bahkan China.
Pada tahun 2022, dua negara demokrasi terbesar di dunia, Amerika Serikat dan Brasil, mengadakan pemilihan penting yang dapat mempercepat proses pembusukan demokrasi global ini. Namun dalam kedua kasus tersebut, sistem tersebut tetap kokoh menunjukkan, untuk semua masalahnya, bahwa demokrasi modern mempertahankan antibodi pelindung yang dapat diaktifkan ketika sistem berada di bawah tekanan. Ujian tengah semester AS diharapkanawal dari krisis baru bagi demokrasi Amerika. Partai Republik tampaknya siap untuk “tsunami merah,” yang akan menyapu para penyangkal pemilu dan ahli teori konspirasi ke rumah-rumah gubernur dan pos-pos administrasi pemilu di negara-negara bagian di seluruh negeri. Kekhawatirannya adalah bahwa mereka kemudian akan berada dalam posisi untukmenyerahkan pemilu 2024 kepada pelindung mereka, Donald Trump, terlepas dari keinginan para pemilih. Beberapa dari mereka cukup eksplisit tentang tujuan mereka yang tidak demokratis. Tim Michels, calon gubernur dari Partai Republik di Wisconsin,secara terbuka menyatakan bahwa Republik “tidak akan pernah kalah dalam pemilihan lagi” di negara bagian itu jika dia menang pada tahun 2022. Tetapi di Wisconsin dan lima negara bagian kunci pemilihan presiden lainnya. Nevada, Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Arizona – Michels dan rekan-rekannya yang mendustakan pemilihan dikalahkan. Di masing-masing negara bagian ini, posisi rumah gubernur dan sekretaris negara bagian akan dikendalikan oleh seseorang yang (dengan benar) meyakini bahwa pemilu 2020 berada di level tersebut. Demokrasi Amerika menghindari peluru.
Sejak pemilihan, saya telah mewawancarai kandidat pemenang dalam pemilihan ini dan para agen Demokrat yang mengerjakannya. Mereka semua menceritakan kisah yang serupa: Menempatkan lawan mereka sebagai musuh demokrasi, dan diri mereka sendiri sebagai pembela hak pilih yang netral, berhasil. “Ada lapisan perak yang sangat tersembunyi untuk kebangkitan Donald Trump dan Trumpisme,” kata Adrian Fontes, menteri luar negeri Arizona yang akan datang. “Orang-orang sekarang benar-benar menyadari fakta bahwa demokrasi bergantung pada orang-orang yang berintegritas dan terhormat yang menjalankannya.”
Analisis data awal menyarankan agar Demokrat memenangkan pemilihan kunci bukan dengan lebih banyak mengeluarkan partisan mereka sendiri tetapi dengan membujuk orang independen dan bahkan beberapa Republikan untuk memilih mereka. Di antara para pemilih ini, demokrasi tampaknya menjadi isu penting: Satu survei,dari Penelitian Dampak, menemukan bahwa 64 persen Republikan yang memilih Demokrat menyebut konspirasi tentang pemilu 2020 sebagai isu utama mereka pada 2022. Grup Run for Something, organisasi progresif yang mengidentifikasi dan mendukung kandidat untuk jabatan lokal, bekerja dengan 32 kandidat dalam perlombaan yang ketat dan berayun – beberapa di antaranya bersaing melawan penyangkal pemilu, beberapa di antaranya tidak. Data internal mereka, yang dibagikan dengan Vox, menunjukkan bahwa penyangkal pemilu lebih mudah dikalahkan. Kandidat Run for Something memenangkan sekitar 77 persen balapan di mana kandidat mereka bersaing dengan penyangkal pemilu, dibandingkan dengan 53 persen di mana mereka tidak melakukannya.
“Apa yang kami temukan dari jajak pendapat kami sendiri adalah bahwa orang ingin merasa bahwa pemilu dijalankan secara adil, terlepas dari keberpihakannya,” kata Ross Morales Rocketto, salah satu pendiri Run for Something. Menghadapi tantangan serius dari para kandidat yang bertujuan untuk menumbangkan mekanismenya, para pemilih Amerika ternyata melindungi sistem tersebut. Pemilihan presiden Brasil tahun 2022 mengungkapkan aspek berbeda dari ketahanan demokrasi: caranya menghasilkan dukungan tidak hanya dari warga negara biasa, tetapi juga elit. Presiden petahana, Jair Bolsonaro, secara luas dipandang sebagai ancaman eksistensial terhadap demokrasi Brasil. Selama menjabat, mantan kapten tentara itu bekerja untuk membawa militer ke dalam politik – bahkan mencoba untuk memberikan peran kepada para perwiramenghitung surat suara pada pemilu 30 Oktober. Dia pernah mengklaim bahwa, jika dia memerintahkan militer Brasil untuk memberlakukan ketertiban di negara tersebut, mereka akan mendengarkan: “Angkatan bersenjata kita suatu hari nanti bisa turun ke jalan … perintah akan diikuti.”
Menjelang pemilihan, Bolsonaro dan sekutunya telah berulang kali meletakkan dasar untuk tuduhan penipuan jika dia kalah. Ketika hasil 30 Oktober menunjukkan gan tipis untuk lawannya, Lula, para pendukung presiden yang kalah turun ke jalan di kota-kota di seluruh negeri. Banyak yang khawatir bahwa panggung ditetapkan untuk pengulangan Belahan Bumi Selatan pada 6 Januari – berpotensi dengan dukungan dari angkatan bersenjata. Tapi bukan itu yang terjadi. Hampir seketika, otoritas terkemuka Brasil, termasuk banyak mitra Bolsonaro, bekerja untuk memperkuat legitimasi hasil tersebut. “Presiden Senat, Jaksa Agung, hakim agung, dan kepala lembaga pemilu tampil bersama di televisi dan mengumumkan pemenangnya,”jelas Jack Nicas, kepala biro New York Times di Brasil. “Ketua DPR, mungkin sekutu terpenting presiden, kemudian membacakan pernyataan yang menegaskan kembali bahwa para pemilih telah berbicara. Politisi sayap kanan lainnya dengan cepat mengikuti.”
Bolsonaro, diam selama dua hari setelah pemilihan, akhirnya naik ke atas panggung danmengakui bahwa dia akan meninggalkan kantor. Meskipun dia tidak mengakui bahwa dia telah kalah secara sah dalam pemilihan, dia setuju untuk mematuhi prosedur konstitusional dan mundur jika itu yang diwajibkan oleh hukum. Gugatannya yang menentang hasil itu dengan cepat dijatuhkan oleh pengadilan. Setelah hasilnya disahkan secara resmi pada 12 Desember, sekelompok pendukung garis kerasnyaberusaha menyerang kantor polisi di pusat kota Brasilia. Tapi kerusuhan dengan cepat mereda.
Mahkamah Agung Pemilihan mengesahkan kemenangan pemilihan Da Silva untuk masa jabatan presiden 2023-2026. Eraldo Peres/AP Kasus Brasil, jika ada, adalah contoh ketahanan demokrasi yang lebih dramatis daripada Amerika Serikat. Dalam demokrasi yang lebih muda di mana militer memerintah dari tahun 1964 hingga 1985, mayoritas pemilih ternyata menolak seorang kandidat yang secara terbuka berjanji akan memicu krisis jika dia kalah. Dan ketika saatnya tiba, elit Brasil bersatu untuk memastikan hasil pemilu dihormati. “Semua katup pelarian Bolsonaro dimatikan,” Brian Winter, wakil presiden lembaga think tank Council of the Americas,mengatakan kepada AP. “Dia dibujuk dari semua sisi untuk tidak mempermasalahkan hasil dan membakar rumah saat keluar.” Bukan tahun yang sempurna, tapi tahun yang menggembirakan Terlepas dari perkembangan positif pada tahun 2022, krisis demokrasi global belum juga berakhir. Otoritarianisme pemilu terus menunjukkan kekuatannya di negara-negara di seluruh dunia.
Di Hongaria, kasus paradigmatik demokrasi yang telah merosot ke otoritarianisme, pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orbán mengalahkan tiket oposisi yang bersatu.dalam pemilihan bulan April di negara itu. Pemilu tersebut menunjukkan bahwa sistem yang dia bangun, di mana pemilu tidak dicurangi secara terang-terangan tetapi diselenggarakan dalam kondisi yang sangat tidak adil, cukup tangguh.
Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte yang cenderung otoriter mematuhi aturan batas masa jabatan dan meninggalkan jabatan sesuai jadwal. Tetapi tiket yang memenangkan pemilihan Mei tidak menginspirasi kepercayaan: Bongbong Marcos, putra mantan diktator Ferdinand Marcos, dan Sara Duterte, putri presiden yang akan keluar. Tiket Duterte-Marcos dimenangkan sebagian dengan mengeksploitasinostalgia yang meningkat untuk masa lalu otokratis Filipina: perasaan bahwa demokrasi kacau dan tidak stabil, dan bahwa pemerintahan orang kuat dapat memulihkan ketertiban.
Di Israel, mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahumemenangkan pemilihan November negara itu dengan dukungan partai-partai ekstremis, termasuk faksi Kekuatan Yahudi neo-fasis. Netanyahu, yang saat ini diadili atas tuduhan korupsi yang mencakup tuduhan menggunakan kekuasaan negara untuk membeli liputan pers yang menguntungkan, kemungkinan besar akan segera memiliki cukup suara di parlemen untuk mengesahkan undang-undang yang memberikan badan legislatifkewenangan untuk membatalkan putusan pengadilan dengan suara mayoritas sederhana. RUU ini bisamembuat jalan untuk undang-undang yang melindunginya dari keharusan menjalani hukuman penjara, jika terbukti bersalah; itu pasti akan mencabut kekuasaan dari Mahkamah Agung, salah satu lembaga utama Israel yang melindungi hak-hak minoritas dan prinsip-prinsip dasar demokrasi dari koalisi baru.
Pemilihan ini sesuai dengan pola penurunan demokrasi yang lebih luas selama bertahun-tahun.Laporan bulan Maret dari V-Dem, sebuah lembaga yang bertujuan untuk menilai kesehatan demokrasi di seluruh dunia secara kuantitatif, menemukan bahwa demokrasi telah mencapai titik terlemahnya secara global sejak 1989. Jenis rezim yang paling umum di seluruh dunia, menurut V-Dem, bukanlah spesies demokrasi apa pun (seperti duluhanya beberapa tahun yang lalu). Saat ini, laporan tersebut menemukan, 44 persen pluralitas pemerintahan di seluruh dunia adalah “otokrasi elektoral” – yang didefinisikan sebagai rezim dengan “institusi yang meniru demokrasi tetapi jauh di bawah ambang batas demokrasi dalam hal keaslian atau kualitas.”
Peristiwa tahun 2022 tidak berarti keadaan berbalik arah. Ancaman jangka panjang terhadap demokrasi masih sangat nyata.Apa yang mereka tunjukkan adalah bahwa ada juga sumber ketahanan demokrasi dan kelemahan otoriter yang signifikan – yang dipamerkan di beberapa negara paling berpengaruh di planet ini. Jika tidak ada yang lain, tahun 2022 mengingatkan kita bahwa menghidupkan kembali demokrasi adalah sebuah pilihan, dan setidaknya tahun ini, cukup banyak orang di seluruh dunia yang memilihnya.
Image credit: Amanda Northrop/Vox
