Ekonomi

Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter Responsif

242
×

Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter Responsif

Share this article

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus melakukan sinergi antara pemangku kepentingan, terutama antara fiskal dan moneter berjalan baik.

“Sehingga dengan demikian kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya dikutip dari laman resmi Golkar.

Airlangga mengatakan saat ini sejumlah indikator pada sektor riil dan eksternal menunjukkan prospek positif mulai dari Indeks Keyakinan Konsumen yang bertahan pada level optimis.

PMI Manufaktur yang terus berada pada level ekspansi, neraca perdagangan yang surplus selama 33 bulan beruntun, transaksi berjalan yang mencatatkan surplus, hingga rasio utang luar negeri yang kian menurun.

Guna menjaga keberlanjutan pemulihan kondisi perekonomian nasional tersebut, Pemerintah terus mendorong berbagai strategi seperti implementasi program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, transformasi ekonomi melalui Perpu UUCK, hilirisasi SDA, penyesuaian Kebijakan Devisa Hasil Ekspor SDA, pembangunan Infrstruktur, hingga pengembangan SDM melalui berbagai program seperti Kartu Prakerja.

Baca Juga  Airlangga Sebut Inovasi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi dan Katalis Kesejahteraan

Selain itu, untuk memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah juga melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi melalui forum Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Melalui strategi kebijakan 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, inflasi Indonesia pada tahun 2022 mampu terkendali pada level 5,5% (yoy).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi tersebut diperlukan adanya penguatan pada sektor UMKM yang telah menyumbang sekitar 61% terhadap Produk PDB, menyerap 97% terhadap tenaga kerja, serta terbukti resilien dalam menghadapi krisis.

Baca Juga  Indonesia Malaysia Thailand Perkuat Kerja Sama Produk Halal

”Kontribusi daripada Kredit Usaha Rakyat terhadap ekspansi kredit tahun lalu diperkirakan sekitar Rp600 triliun atau lebih dari 50% itu dari KUR. Ini membuktikan bahwa sektor UMKM itu memiliki resiliensi tinggi,” tegas Menko Airlangga.

Pemerintah telah memberikan dukungan pembiayaan bagi UMKKM melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pada tahun 2023 sebesar Rp450 triliun yang disertai dengan penambahan target debitur baru paling sedikit 1,76 juta debitur dan target debitur graduasi penyaluran KUR paling sedikit 2,36 juta debitur.

Email: DharmaSastronegoro@G24.News
Editor: Lala Lala

banner 325x300