Sarmuji Desak BUMN Tingkatkan Pengawasan Internal

43
×

Sarmuji Desak BUMN Tingkatkan Pengawasan Internal

Share this article
Sarmuji Desak BUMN Tingkatkan Pengawasan Internal
Sarmuji Desak BUMN Tingkatkan Pengawasan Internal

G24NEWS.TV, JAKARTA –   Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar M Sarmuji mendesak BUMN tingkatkan pengawasan internal, menanggapi kinerja BUMN di tahun 2023 ini.

Kinerja Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di tahun 2023 membaik.

Pasalnya, kontribusi perusahaan plat merah di 2023 membaik dalam bentuk dividen maupun pajak meningkat.

“Secara umum pengelolaan BUMN membaik di 2023. Kontribusi BUMN terhadap negara baik dalam bentuk deviden maupun pajak meningkat,” ungkap Sarmuji, Jumat, (29/12/2023).

Sarmuji menekankan, untuk tahun 2024 BUMN harus memperbaiki agar tidak terjadi lagi kebocoran keuangan.

“Yang harus diperbaiki adalah pengawasan internal agar tidak lagi terjadi kebocoran keuangan,” papar Sarmuji.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur ini menegaskan pengawasan internal yang harus ditingkatkan modus penempatan investasi.

Utamanya, ialah penempatan investasi yang dilakukan BUMN scara tidak hati-hati.

“Melalui modus penempatan investasi yang hati-hati. Proyek fiktif maupun pengeluaran lain yang merugikan,” tandas Sarmuji.

Badan usaha milik negara dahulu dikenal sebagai perusahaan negara adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya.

BUMN adalah singkatan dari badan usaha milik negara singkatnya bumn adalah suatu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara baik itu asetnya ataupun kepemilikannya, Adapun untuk negara yang dimaksud ini adalah negara kesatuan republik Indonesia oleh karena itu bentuk bumn adalah nirlaba, Adapun untuk pengertian BUMN secara resmi bisa kamu lihat pada undang-undang nomor 19 tahun 2003 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang sebagian modalnya atau seluruhnya adalah milik negara. status pegawai bumn adalah sebagai karyawan swasta yang terkait dengan kontrak hal ini seperti yang telah diatur pada undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN oleh karena itu pegawai BUMN tidak masuk pada kategori aparatur sipil negara atau ASN dan juga bukan pegawai negeri sipil atau PNS.

Email: DharmaSastronegoro@G24.News

Editor: Lala Lala

banner 325x300