Ekonomi

Revisi UU IKN Ciptakan Iklim Investasi Kondusif

166
×

Revisi UU IKN Ciptakan Iklim Investasi Kondusif

Share this article
Revisi UU IKN Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
Revisi UU IKN Ciptakan Iklim Investasi Kondusif

G24NEWS.TV, JAKARTA –  Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan draf Revisi UU IKN yang akan dibahas dalam Panja salah satunya bertujuan untuk menciptakan iklim investasi kondusif  mendatangkan investor.

Komisi II DPR RI bersama pemerintah secara resmi telah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nusantara.

“Kemudian yang kedua soal masalah pertanahan kemudian juga soal bagaimana supaya Undang-Undang ini bisa kemudian dilakukan dengan peraturan-peraturan. turunan yang bisa menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif yang baik untuk kemudian bisa mendatangkan investor ke dalam proses pembangunan ini, itu kira-kira,” ujar Doli.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menyatakan dalam Panja Komisi II DPR RI nantinya juga akan mengkaji usulan pemerintah tentang penguatan kedudukan kelembagaan Otorita IKN, khususnya kewenangannya dalam persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara, dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN.

Baca Juga  BUMN Diminta Kreatif Bentuk Produk Perumahan untuk Generasi Milenial

“Iya, makanya nanti kita lihat ya draf usulan dari perubahan nya seperti apa ya. Nah sebetulnya dalam Undang-Undang yang lama sudah cukup kuat kelembagaannya. Makanya nanti kita lihat kalau misalnya ada usulan penguatan lagi seperti apa itu hanya akan kita bahas dalam Rapat Panja ini,” tandas Doli.

“Makanya itu nanti yang harus kita bahas bersama-sama dengan Pemerintah. Dan nanti kita akan melihat pasal-pasal mana dan kemudian yang berkaitan dengan kelembagaan dan khusus yang tadi mana yang perlu kita revisi (dan) mana yang tetap seperti yang Undang-Undang yang lama,” sambung Doli menegaskan.

Baca Juga  Ahmed Zaki Iskandar: Kepulauan Seribu Berpotensi Besar Kembangkan Blue Carbon dan Pariwisata

Sebelumnya, pemerintah secara resmi telah mengusulkan revisi UU Nomor 3 tentang (IKN) kepada Komisi II DPR. Salah satu poin yang ditekankan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa adalah keberlanjutan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN.

Adapun sebagaimana dipaparkan dalam Ruang Rapat Komisi II, perubahan terkait jaminan keberlanjutan diatur dalam Pasal 24 Ayat 3 UU IKN. Di samping itu, Suharso menuturkan salah satu poin utama revisi UU IKN adalah penguatan kedudukan kelembagaan Otorita IKN.

Email: DharmaSastronegoro@G24.News
Editor: Lala Lala

banner 325x300