G24NEWS.TV, JAKARTA — Anggota-anggota Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap peringatan Hari Pembebasan Irian Barat 2023 bisa menciptakan situasi di Papua menjadi semakin kondusif.
Hari Pembebasan Irian Barat diperingati setiap 1 Mei, peringatan ini penting bagi Indonesia karena berhasil merebut Irian Barat dari tangan Belanda yang tertunda pasca-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyampaikan bahwa peringatan 1 Mei selalu digunakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai momentum menciptakan suasana tidak aman dan tidak nyaman.
Tindakan itu bertujuan membuat kekacauan dengan target utama aparatur pemerintahan seperti aparatur sipil, keamanan maupun masyarakat biasa.
“Mereka bertujuan hanya untuk selalu membuat kekacauan agar bergaung (suara) ke dunia internasional bahwa Papua masih bergejolak dan ingin memisahkan (diri) dari NKRI,” ujar Dave Laksono dalam keterangannya (27/4).
Menurut Dave, pemikiran tersebut harus dihentikan karena tidak ada tempat dalam kerangka NKRI yang bernada perpecahan.
Pembangunan Berkelanjutan Bukti Eksistensi Pemerintah di Papua
Dave Laksono menjelaskan pentingnya keberadaan pemerintah melalui pembangunan berkelanjutan di Papua.
“Untuk itu pemerintah harus terus meningkatkan keberadaannya. Bukan hanya keberadaan militer maupun personil keamanan melainkan juga melalui keberadaan pembangunan,” kata Dave.
Pemerintah perlu hadir dalam pembangunan di Papua mulai dari pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, pelayanan kesehatan, jaringan internet dan komunikasi.
“Itu harus selalu dibangun secara kesinambungan, bukan hanya sekadar show (sudah ada). Tetapi benar-benar proses pembangunan berkelanjutan.” lanjutnya.
Tokoh muda Golkar itu juga menyoroti perlunya landasan hukum yang kuat bagi TNI agar memiliki otoritas yang jelas dalam menjalankan tugasnya.
“TNI – Polri khususnya TNI ketika mereka turun ke dalam hutan mengejar kelompok-kelompok separatis teroris ini harus juga diberikan landasan hukum yang kuat. Mereka harus diberikan otoritas yang jelas.” ujarnya.
Dave menceritakan kekhawatiran TNI yang tidak dapat menyerang atau menembak balik ketika OPM bersembunyi di antara anak-anak dan perempuan. Pemberian otoritas dan kekuatan hukum bagi TNI diperlukan agar dapat bergerak dengan jelas.
“Mereka harus diberikan otoritas yang jelas, kekuatan hukum yang kuat sehingga ketika mereka mengejar tidak ada alasan/backlash kepada TNI atau personil maupun perwiranya bahwa mereka melakukan pelanggaran HAM,” ujar Dave.
Kehadiran TNI di Papua, lanjutnya, merupakan bentuk penegakkan keadilan dan menciptakan suasana aman dan damai.
Pembebasan Irian Barat Perlu Diperingati dengan Semangat Keindonesiaan
Anggota DPR dari Dapil Papua Barat Robert J. Kardinal mengharapkan pada momen Hari Pembebasan Irian Barat harus diperingati dengan semangat ke-Indonesia-an.
Menurutnya, peringatan tersebut dapat membangkitkan semangat NKRI yang berlandaskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945.
Masyarakat Papua diharapkan mengetahui sejarah panjang perjuangan perebutan kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Robert Joppy juga meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan di Papua.
Dia menyampaikan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus belum sesuai harapan Masyarakat Asli Papua.
“Semoga kedepan masyarakat Papua dapat merasakan pelaksanaan UU Otsus secara menyeluruh dan benar, karena sampai sekarang banyak pelaksanaan UU Otsus belum sesuai harapan masyarakat asli Papua, yang mempunyai hak kesulungan di tanah Papua.” ujar dia pada G24NEWS.TV.
