HeadlineNasional

Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu, Partai Golkar: Tetap Fokus pada Pemenangan

221
×

Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu, Partai Golkar: Tetap Fokus pada Pemenangan

Share this article
Bendera Partai Golkar
Bendera Partai Golkar

G24NEWS.TV, JAKARTA – Partai Golkar memilih fokus konsolidasi internal dan menjaga soliditas untuk memenuhi target pemenangan di tengah polemik putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu 2024. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Tubagus Ace Hasan Syadzily meminta para pengurus dan kader tidak terpengaruh  putusan PN Jakarta Pusat itu tersebut.

Dia meminta para kader tetap optimistis Partai Golkar bisa meraih kemenangan meski waktu menuju Pemilu 2024 sudah dekat.  “Melihat kekuatan dan kesiapan yang kita miliki, kita yakin Golkar akan menang di Jawa Barat,” ujar Ace Hasan Syadzily yang sering dipanggil Kang Ace, dalam Pendidikan Politik (Dikpol) Fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Bandung. 

Dalam siaran persnya, dia mengungkapkan semua ahli tata negara menyatakan bahwa pengadilan umum tidak memiliki kewenangan mengadili sengketa Pemilu. “Urusan pemilu itu wewenang dari Mahkamah Konstitusi, PN itu urusannya perdata dan pidana,” ujar dia. “Kita fokus saja pada pemenangan, tetap bekerja, dan bergerak. Tak perlu risau dengan putusan tersebut.”

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily (Foto: Golkar)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily (Foto: Golkar)

Ace juga menegaskan soal sikap Partai Golkar yang tetap konsisten dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Dengan alasan sistem ini memberikan kesempatan yang setara dan persaingan sehat antar-kader. “Jangan sampai gara-gara ada putusan PN Jakarta Pusat dan isu sistem Pemilu proporsional tertutup semangat kita menjadi redup hingga malas bergerak,” ujar dia. 

Baca Juga  Cara Unik Ahmed Zaki Iskandar Peringati Hari Buruh: Gelar Lomba Adzan Berhadiah Umroh 

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memenangkan gugatan Partai Prima, salah satu partai yang tidak lolos verifikasi dan  memerintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tunda dan ulang tahapan Pemilu 2024 sejak awal. KPU langsung menyatakan banding.  

Putusan tersebut juga memerintahkan KPU tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.  “Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” ujar diktum kelima putusan tersebut. 

Mengikuti putusan tersebut, maka dengan mengulangi tahapan pemilu selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari, maka Pemilu akan dilaksanakan pada 9 Juli 2025.

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum pada KPU karena tidak lolos dalam verifikasi administrasi peserta Pemilu 2024. Dengan demikian, Partai Prima tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. 

Ganggu Tatanan Demokrasi 

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Supriansa mengatakan putusan PN Jakarta pusat itu merusak tatanan demokrasi di Indonesia.   Menurut dia putusan itu juga mengganggu stabilitas politik karena membenturkan membenturkan kepentingan politik dan hukum. 

Menurut Supriansa hakim memutuskan perkara dan menafsirkannya secara berlebihan meski mereka mempunyai kemerdekaan menjatuhkan  putusan.  Semestinya hakim fokus memutuskan hal-hal yang hanya berhubungan dengan penggugat, yaitu Partai Prima. Seperti memerintahkan KPU melakukan verifikasi ulang pada partai tersebut. 

Baca Juga  Airlangga Minta Catat Sejarah Baru di 60 Tahun Golkar
supriansa
supriansa-1

“Putusan itu justru tidak ada hubungannya dengan apa yang diminta oleh Partai Prima, yakni soal verifikasi parpol yang dilakukan KPU. Malah berdampak secara hukum terhadap partai lain dalam mengikuti proses pemilu,” ujar dia. 

Semestinya, PN Jakpus membuat putusan yang tidak merugikan pihak lain. Dia mendukung KPU untuk melakukan upaya hukum banding atas putusan tersebut. 

Kader Golkar Tidak Perlu Larut dalam Putusan Tunda Pemilu 2024 

Partai Golkar Kalimantan Selatan juga meminta Partai Golkar Kalsel meminta kepada seluruh kadernya untuk tetap fokus konsolidasi setelah putusan pengadilan soal penundaan Pemilu itu. 

Sekretaris Partai Golkar Kalsel Supian mengatakan program-program pada masyarakat tidak boleh terhenti akibat putusan itu. Seluruh kader, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota harus tetap fokus konsolidasi dan turun menyapa rakyat. 

Supian juga meminta seluruh kader mencermati tahapan Pemilu 2024 yang sudah ditetapkan KPU. 

“Partai Golkar khususnya di Kalsel tak ingin gegabah, dan saya sudah berkoordinasi dengan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel (Sahbirin Noor), agar tetap menjalankan roda organisasi partai,” kata dikutip dari Wasaka.

 

banner 325x300