Ekonomi

Presiden Setujui Penghapusan Kredit Macet UMKM, Benarkah?

210
×

Presiden Setujui Penghapusan Kredit Macet UMKM, Benarkah?

Share this article
UMKM - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Foto by: Kementerian Keuangan RI)
UMKM - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Foto by: Kementerian Keuangan RI)

G24NEWS.TV, JAKARTA — Presiden Joko Widodo disebut telah memberikan sinyal persetujuan rencana penghapusan kredit macet UMKM di perbankan nasional. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan penghapusan kredit macet tersebut mencapai Rp5 miliar.

“Pekan lalu, saya bertemu Presiden Jokowi dan Presiden setuju rencana menghapus kredit UMKM yang macet di perbankan,” kata Menteri Teten dalam keterangannya di Jakarta, (9/8).

Dilansir dari laman resmi Kemenkopukm, untuk tahap pertama, yang akan dihapus yang maksimal kredit Rp500 juta, khususnya bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

“Meski begitu, tidak semua kredit UMKM yang macet akan dihapus. Akan ada penilaian mendalam, macetnya seperti apa dan karena apa. Tentunya, hal itu tidak berlaku bila mengandung unsur pidana atau moral hazard,” lanjutnya.

Langkah strategis itu terus bergulir dan peraturan hukum yang akan memayunginya tengah digodok.

Menteri Teten juga menegaskan amanat UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) perlu dilaksanakan. Salah satu amanatnya adalah penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar UMKM segera bangkit pasca pandemi dengan harapan dapat mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.

Baca Juga  Ini Cara Mengajukan KUR BRI 2023: Online dan Datang Langsung

“Prediksi Bappenas tahun 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen, salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan),” ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa Presiden menginginkan porsi kredit perbankan mencapai 30 persen di 2024.

UU PPSK Pasal 250 dan Pasal 251 itu mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.

“Pasal ini memberi payung hukum bagi bank dan lembaga keuangan non-bank BUMN untuk penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet UMKM untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM,” kata Menteri Teten.

UMKM Harus Penuhi Aspek Syarat untuk Mendapatkan Hapus Tagih

Menteri Koperasi dan UKM itu juga menjelaskan terdapat beberapa aspek syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih.

Menkop UKM Teten Masduki
Menkop UKM Teten Masduki

Aspek syarat pertama, piutang macet UMKM pada bank atau lembaga keuangan non bank BUMN.

Aspek syarat kedua, bank atau lembaga keuangan non-bank BUMN telah melakukan restrukturisasi dan atau penagihan secara optimal.

Baca Juga  Menko Perekonomian Airlangga Janjikan Jaga Kualitas Penyaluran KUR

Aspek syarat ketiga, kriteria hapus tagih piutang macet UMKM adalah KUR dan tahap 2 non KUR dengan ketentuan debitur:

1. Debitur dengan kriteria UMKM (PP 7/2021)

2. Debitur KUR dengan akad kredit terhitung sejak tahun 2015

3. Nilai maksimum kredit sebesar Rp500 juta (KUR)

4. Nilai Maksimum kredit sebesar Rp5 miliar (Non KUR)

5. Piutang telah macet (Kol 5) dan sudah dilakukan hapus buku

6. Debitur masih bermaksud menjalankan usaha dan mengembangkan usahanya

Menteri Teten menegaskan tujuan penghapustagihan piutang macet adalah untuk mendukung pemberian akses pembiayaan kembali kepada UMKM.

Ia mencontohkan praktik serupa di negara lain seperti di Irlandia dengan nominal rata-rata yang dihapusbukukan kurang lebih 18,543 Euro.

Dari 200 UKM yang disurvei ditemukan bahwa kredit macet disebabkan oleh pelanggan yang gagal bayar dan keadaan bangkrut.

Sedangkan di Amerika Serikat, jangka waktu penghapusan adalah untuk tunggakan agunan lebih dari 2 tahun.

“Pada saat penghapusan, Bank harus mengklasifikasikan utang tersebut sebagai CNC atau close-out,” kata Menteri Teten.

banner 325x300