Nasional

Politisi Partai Golkar Ferdiansyah: Sekolah Tidak Wajib Terapkan KMMB

248
×

Politisi Partai Golkar Ferdiansyah: Sekolah Tidak Wajib Terapkan KMMB

Share this article
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Ferdiansyah. Foto: Ist
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Ferdiansyah. Foto: Ist

G24NEWS.TV, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan sekolah-sekolah tidak diwajibkan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar (KMMB).

Namun, jika semua infrastruktur sudah siap dan telah melalui kesepakatan bersama dan sosialisasi, keputusan diserahkan kepada manajemen sekolah.

Politisi dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan kebijakan itu juga telah disahkan oleh Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan.

“Bahwa sekolah-sekolah tidak wajib atau tidak dipaksakan untuk menerapkan atau melaksanakan Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar,” jelasnya, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (13/3/2023).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI/Komisi X DPR RI ini mengatakan pilihan diberikan kepada sekolah karena berdasarkan pemantauan dan kunjungan langsung ke salah satu sekolah di Bali, masih ada keluhan terhadap pelaksanaan KMMB.

Baca Juga  Kementerian PPPA: Unjuk Rasa Ricuh di Pulau Rempang Batam Berdampak Pada Psikologi Anak

Rombongan Komisi X DPR RI SMAN I Denpasar, Bali, pada tanggal 17 Februari 2023. Ferdiansyah merupakan anggota Panja Merdeka Belajar Belajar Merdeka, program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dia mengatakan dalam kunjungannya diketahui ada keluhan dari sekolah. Padahal, sebenarnya, sekolah tersebut memiliki sarana prasarana, serta tenaga pendidik yang cukup lengkap.

“Ini artinya apa? kurikulum tersebut masih menimbulkan banyak masalah di sekolah ini, serta di sekolah lainnya,” jelasnya.

Dengan bahan pertimbangan itu, paparnya, BSKAP dari Kementerian Pendidikan juga telah menegaskan bahwa sekolah tidak wajib melaksanakan KMMB.

Baca Juga  Prabowo Serahkan Bantuan Sepeda Motor Trail Kepada Babinsa TNI AD di Tuban Jatim

“Artinya jika sekolah itu tidak sanggup, diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kurikulum tersebut,” paparnya lagi.

Perubahan Perlu Bertahap

Lebih jauh, dia mengatakan Komisi X DPR RI tidak alergi terhadap perubahan. Namun, perubahan tersebut bukan sesuatu yang drastis.

Namun, perubahan sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia beserta seluruh aspek di dalamnya.

Apalagi, terangnya, dalam mengimplemenasikan KMMB dipastikan ada sambungan listrik, jaringan internet yang memadai, fasilitas komputer dan laptop.

Belum lagi kemampuan pengajar untuk memahami dan mengajarkan aplikasi yang digunakan dalam KMMB kepada murid-murid.*

Penulis: Nyoman Adiikusuma
Editor: Administrator G24News

banner 325x300