Daerah

Polisi Geledah Kantor Pertamina Kalimantan Selatan, Diduga Korupsi BBM

270
×

Polisi Geledah Kantor Pertamina Kalimantan Selatan, Diduga Korupsi BBM

Share this article
kantor pertamina
kantor-pertamina-

G24NEWS.TV, JAKARTA – Polisi menggeledah kantor PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VI Integrated Terminal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penggeledahan kantor PT Pertamina ini terkait dugaan korupsi jual-beli bahan bakar minyak (BBM) solar non-tunai periode 2009-2012.

“Kegiatan penggeledahan (kantor PT Pertamina) dalam rangka melakukan pencarian barang bukti dan dokumen lainnya guna membuat terang tindak pidana yang sedang disidik,” ujar Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Pol. Cahyono Wibowo dalam keterangannya.

Perkara tersebut melibatkan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mencari barang bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan transportasi pengiriman BBM dari Depo BBM Kalimantan Selatan ke Tambang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Tuhup, Kalimantan Tengah.

Baca Juga  Kejagung Tak Temukan Aliran Dana Korupsi BTS Ke Dito Ariotedjo

“Dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan penyaluran BBM dari Kantor PT Pertamina,” katanya.

Selain di kantor PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VI Integrated Terminal Banjarmasin, penyidik menggeledah kantor Pertamina Patra Niaga Sales Area Kalselteng.

Di sana, penyidik menyita barang bukti elektronik yang berkaitan dengan pengaliran BBM dari kantor Pertamina di Banjarmasin kepada para transportir, baik yang menggunakan truk tangki maupun melalui jalur sungai.

“Hasil penggeledahan diperoleh tujuh unit CPU, dokumen yang terkait dengan data transaksi sistem My SAP (dari server), dokumen terkait dengan pemesanan BBM PT AKT, dan dokumen lain terkait dengan perkara,” ujarnya.

Baca Juga  Caleg Golkar Serang Gelar Khitanan Massal Gratis

Bareskrim telah meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi ini ke tahap penyidikan sejak Agustus 2022 berdasarkan hasil gelar perkara.

“Terkait perkara aquo yang telah berjalan penyidikannya, ditemukan adanya indikasi kuat timbulnya kerugian negara sebesar Rp 451,66 miliar,” kata Cahyo. Kerugian Negara tersebut sebagai akibat adanya dugaan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penjualan BBM secara nontunai.

banner 325x300