HeadlineNasional

PN Jakarta Pusat Hukum KPU Tunda Pemilu 2024, Apakah Pengadilan Umum Punya Kewenangan dalam Sengketa Pemilu? 

245
×

PN Jakarta Pusat Hukum KPU Tunda Pemilu 2024, Apakah Pengadilan Umum Punya Kewenangan dalam Sengketa Pemilu? 

Share this article
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Foto Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

G24NEWS.TV, JAKARTAPengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memenangkan gugatan Partai Prima, salah satu partai yang tidak lolos verifikasi dan  memerintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tunda dan ulang tahapan Pemilu 2024 sejak awal. KPU langsung menyatakan banding.  

Putusan tersebut juga memerintahkan KPU tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.  “Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” ujar diktum kelima putusan tersebut. 

Mengikuti putusan tersebut, maka dengan mengulangi tahapan pemilu selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari, maka Pemilu akan dilaksanakan pada 9 Juli 2025.

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum pada KPU karena tidak lolos dalam verifikasi administrasi peserta Pemilu 2024. Dengan demikian, Partai Prima tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. 

Partai Prima bersama dengan Partai Republiku, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), serta Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) pernah menggugat hal serupa ke Badan Pengawas Pemilu. Pada gugatan pertama mereka menang dan KPU membuka kesempatan pada mereka untuk memperbaiki persyaratan administrasi. 

Setelah kesempatan verifikasi kedua itu, Partai Prima tetap tidak lolos verifikasi administrasi dan kembali menggugat ke Bawaslu. Pada gugatan kedua ini, perkaya mereka dinyatakan tidak dapat diterima” oleh Bawaslu. 

Selanjutnya Partai Prima memasukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun ditolak oleh majelis hakim.  Tidak puas dengan upaya hukum itu, mereka memasukkan menggugat KPU dengan “Perbuatan Melawan Hukum” ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Baca Juga  Bawaslu Antisipasi Potensi Penambahan Bacaleg Saat Perbaikan Syarat Pencalonan

Dalam gugatan ke PN Jakarta Pusat, Partai Prima menyatakan KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi yang menyebabkan keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat di 22 provinsi.

Berikut putusan lengkapnya:

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Dalam Pokok Perkara.

  1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
  3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;

6 .Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);

  1. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyatakan banding atas putusan hakim tersebut.  Partai Prima menurutnya sudah pernah mengajukan sengketa ke Bawaslu dan PTUN yang semuanya ditolak. 

“KPU sudah ajukan eksepsi soal kompetensi absolut bahwa yang punya wewenang mengadili sengketa penetapan partai peserta pemilu adalah Bawaslu dan PTUN, bukan peradilan lain termasuk PN,” ujar Hasyim.

ketua kpu hasyim asyari
ketua-kpu-hasyim-asyari

Hanya Berlaku untuk KPU dan Partai Prima 

Tata Negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat hakim keliru membuat putusan dalam perkara ini. Menurut dia, gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah gugatan perdata, dengan demikian sengketa yang terjadi hanyalah antara penggugat yaitu Partai Prima dan tergugat yaitu KPU. 

Baca Juga  Peserta Pemilu Boleh Kampanye di Kampus, Apa Saja Syaratnya?

Dengan demikian menurut Yusril, jika putusan hakim adalah “mengabulkan” gugatan tersebut, maka hanya mengikat penggugat dan tergugat saja, bukan pihak lain sehingga putusannya tidak berlaku umum dan mengikat siapa saja atau “erga omnes“. 

“Putusan itu hanya mengikat Partai Prima sebagai Penggugat dan KPU sebagai Tergugat, tidak mengikat partai-partai lain baik calon maupun sudah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu,” ujar Yusril. 

Dengan demikian KPU dihukum hanya dengan melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima, tanpa harus mengganggu partai-partai lain dan mengganggu tahapan Pemilu.

Di sisi lain, Yusril berpendapat materi Partai Prima bukan gugatan “perbuatan melawan hukum” atau “sengketa perdata” namun sengketa administrasi pemilu yang harus dilakukan di Bawaslu dan Pengadilan TUN. 

“Pada hemat saya majelis harusnya menolak gugatan Partai Prima, atau menyatakan N.O atau gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut,” ujar dia. 

Praktisi hukum Denny Indrayana mengatakan pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk menunda pemilu sehingga keputusan majelis hakim pada perkara gugatan perbuatan melawan hukum Partai Prima pada KPU tidak berdasar. 

“Tidak bisa pengadilan negeri tidak punya kompetensi untuk menunda pemilu. Putusan-putusan yang di luar yurisdiksi seperti ini, adalah putusan yang tak punya dasar, dan karenanya tidak bisa dilaksanakan,” ujar Denny.

banner 325x300