HeadlineNasional

Pemilu 2024 Bisa Kembali Gunakan Sistem Proporsional Tertutup

279
×

Pemilu 2024 Bisa Kembali Gunakan Sistem Proporsional Tertutup

Share this article
ketua kpu hasyim asyari
ketua-kpu-hasyim-asyari

G24NEWS.TV, JAKARTA – Pemilu 2024 mendatang bisa digelar dengan sistem proporsional tertutup atau hanya memilih partai bukan calon anggota legislatif atau caleg, ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Kamis (29/12). 

Keputusan untuk menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup saat ini sedang dibahas Mahkamah Konstitusi (MK) setelah sejumlah politisi mengajukan uji materi terhadap UU No 7/2017 tentang Pemilu. Dalam permohonan, mereka meminta MK membatalkan Pasal 168 ayat (2) karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. 

“Ada kemungkinan. Saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup,” ujar Hasyim saat memberikan “Catatan Akhir Tahun 2022 KPU” di Jakarta. 

Jika MK menerima gugatan tersebut, maka sistem sistem proporsional daftar calon tertutup akan kembali diterapkan. Surat suara dalam Pemilu hanya mencantumkan partai politik, apabila partai menang dan mendapat jatah kursi, mereka berhak menentukan orang yang akan duduk di kursi itu.

Sistem pemilu proporsional terbuka menggunakan suara terbanyak untuk menentukan calon legislator yang duduk parlemen. Masyarakat memilih secara langsung calon-calon yang ingin mewakilinya. 

Baca Juga  KPU Pasaman Barat Distribusikan Logistik Pemilu ke 4 Kecamatan

Sistem ini berlaku tahun 2009 ketika Mahkamah konstitusi menetapkannya. Karena itu kemungkinan hanya putusan MK yang bisa membuat sistem Pemilu kembali menjadi proporsional tertutup.

“Sejak 2014 dan 2019 para pembentuk UU tidak mengubah (proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup), karena kalau diubah tertutup kembali akan jadi sulit lagi ke MK,” ujarnya.

perbedaan proporsional terbuka dan tertutup
perbedaan proporsional terbuka dan tertutup
perbedaan proporsional terbuka dan tertutup 2
perbedaan proporsional terbuka dan tertutup 2
perbedaan proporsional terbuka tertutup 3
perbedaan proporsional terbuka tertutup 3

Bertentangan dengan Konstitusi 

Untuk mengingatkan sejumlah aktivis partai dan warga menggugat meminta MK untuk kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.  

Penggugat UU Pemilu adalah :  

1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo)

2. Yuwono Pintadi (anggota Partai NasDem)

3. Fahrurrozi (Bakal Calon Legislatif Pemilu 2024)

4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel)

5. Riyanto (warga Pekalongan)

6. Nono Marijono (warga Depok)

“Menyatakan frasa ‘terbuka’ pada Pasal 168 ayat 2 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar  mereka dalam permohonan dikutip dari lamah MK.

Baca Juga  Bawaslu Luncurkan IKP Isu Politik Uang di Pemilu 2023

Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka 

Setelah sistem proporsional berlaku langsung terasa perubahan budaya dan pola politik di masyarakat. 

Salah satu yang paling menonjol adalah ongkos politik yang makin mahal. Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menyebutkan bahwa pengeluaran caleg pada Pemilu DPR 2014 berkisar Rp1,18 sampai Rp4,6 miliar. Sedangkan untuk DPRD Rp 481 juta sampai 1,55 miliar.

Biaya itu digunakan untuk serba-serbi Pemilu, mulai dari pemasangan foto, kaos dan sebagainya.

Evaluasi lain dari sistem proporsional terbuka adalah mendorong politik uang. Para caleg memilih jalan pintas dengan memberikan sejumlah uang pada masyarakat untuk memilihnya atau berjanji memberikan bantuan tertentu pada sekelompok pemilih.

Dari sisi para kader partai, sistem proporsional terbuka dianggap mendorong kanibalisme dalam kompetisi. Di internal partai, para kader saling sikut dan saling hantam untuk mendapatkan suara terbanyak. 

 

banner 325x300