Ekonomi

Pemerintah Gunakan Data Regsosek untuk Salurkan Bantuan Sosial

37
×

Pemerintah Gunakan Data Regsosek untuk Salurkan Bantuan Sosial

Share this article
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat memberikan laporan saat memimpin Koalisi Indonesia Maju mendaftarkan Prabowo - Gibran menjadi capres dan cawapres di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Foto: Tangkap layan siaran langsung pendaftaran di youtube KPU
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat memberikan laporan saat memimpin Koalisi Indonesia Maju mendaftarkan Prabowo - Gibran menjadi capres dan cawapres di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Foto: Tangkap layan siaran langsung pendaftaran di youtube KPU

G24NEWS.TV, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai kesepakatan penting terkait Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Dasar hukum untuk Regsosek akan merujuk pada Kerangka Satu Data Indonesia, sebuah langkah yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan data sosial ekonomi di Indonesia.

Pendataan awal Regsosek yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) telah selesai pada periode 15 Oktober hingga 14 November 2022.

Data ini telah berhasil mencakup 78.382.866 keluarga di 514 kabupaten/kota.

Selain itu, ada penambahan data sebanyak 77 ribu keluarga, yang telah dilengkapi dengan peringkat kesejahteraan keluarga masing-masing.

Data Regsosek tidak hanya mencakup informasi dasar tentang keluarga, tetapi juga memasukkan data mengenai kondisi perumahan, kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, disabilitas, kepemilikan usaha dan aset, serta keikutsertaan dalam perlindungan sosial dan pemberdayaan.

Baca Juga  Bansos PKH Tahap 2 Tahun 2023 Bersamaan dengan Bantuan Lain Akan Segera Dicairkan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato, menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan yang jelas mengenai pemanfaatan data Regsosek.

“Data ini diharapkan akan digunakan secara optimal oleh setiap Kementerian dan Lembaga,” ujar dia dalam siaran pers.

Presiden juga berharap bahwa data Regsosek akan menjadi landasan untuk berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT Dana Desa (BLT-DD), bantuan subsidi pupuk, subsidi LPG, subsidi listrik, dan Program Prakerja.

Menko Airlangga menekankan perlunya Instruksi Presiden untuk mengkoordinasikan pemangku data di Kementerian Keuangan, serta merumuskan kebijakan dengan bantuan Menteri PPN/Bappenas.

Data Regsosek ini juga akan diperbarui secara berkala, dan seluruh program pemerintah akan berdasarkan data yang ada.

Baca Juga  Indonesia-Kanada Bahas Perundingan ICA-CEPA dan Kerja Sama Ekonomi

Dari data yang sudah dihasilkan dari Regsosek, sekitar 98,06% data keluarga merupakan penerima program pemerintah.

Di antara mereka, sebanyak 7,94% adalah keluarga penerima Program Indonesia Pintar (PIP) untuk usia 5-30 tahun, 39,90% menerima bantuan sembako/BPNT, 24,71% menerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan 17,87% adalah penerima BLT Dana Desa (BLT-DD).

Selain itu, terdapat keluarga penerima bantuan Subsidi Pupuk sebesar 13,67%, keluarga penerima Subsidi LPG sebesar 81,67%, dan 42,03% merupakan keluarga penerima bantuan Subsidi Listrik.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga memberikan arahan untuk melanjutkan program bantuan beras hingga Desember 2023. Ini adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui data yang akurat dan terintegrasi.

banner 325x300