G24NEWS.TV, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menawarkan investasi pengembangan bahan bakar hydrogen kepada pengusaha Tiongkok sebagai bagian dari program transisi energi nasional.
Tiongkok saat ini juga sedang mengembangkan kendaraan dengan bahan bakar hydrogen untuk mempercepat transisi energi dan menurunkan emisi karbon.
“Indonesia tertarik dengan upaya pengembangan bahan bakar hydrogen yang dilakukan oleh Tiongkok dan meminta dukungan pengusaha Tiongkok untuk dapat berinvestasi di Indonesia,” jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, saat menerima Ketua Federasi Industri dan Perdagangan Tiongkok Gao Yunlong, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonominan, Rabu (21/6/2023).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong peran lebih besar perusahaan Tiongkok di sektor transformasi ekonomi lainnya, terutama dalam program transisi energi.
Dia mengatakan perusahaan Tiongkok dapat mendorong pengembangan sektor kendaraan listrik yang saat ini populer.
Selain di sektor kendaraan listrik, Perusahaan Tiongkok juga dapat berpartisipasi di program transisi energi lainnya.
Di antaranya Pengakhiran Pembangkit Listrik Tenaga Uap Secara Bertahap, Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Angin.
Serta Pemanfaatan Teknologi Efisiensi Tinggi seperti tenaga air dan hidrogen.
KEK JIIPE Gresik
Melalui KEK JIIPE Gresik, Indonesia siap untuk menampung keinginan berinvestasi dari para pengusaha Tiongkok.
KEK JIIPE menyediakan fasilitas insentif fiskal dan non-fiskal seperti tax holiday hingga 20 tahun, kemudahan pengurusan perizinan, insentif kepabeanan, kemudahan imigrasi, serta insentif lahan.
Selain itu, pengusaha Tiongkok juga berharap agar Indonesia dapat mengekspor lebih banyak produk sawitnya ke Tiongkok.
Menko Airlangga menyambut baik harapan Tiongkok ini, namun disisi lain Pemerintah Indonesia juga harus memenuhi standard sustainability yang telah ditetapkan.
Pada kesempatan itu,Menko Airlangga menjelaskan pemulihan ekonomi Indonesia semakin terlihat.
Ditandai dengan pencapaian pertumbuhan di atas 5% tahun 2022 dan Kuartal I/2023.
Menko Airlangga menyampaikan beberapa fokus kebijakan mempercepat transformasi ekonomi dan birokrasi.
“Fokus kebijakan yang pertama, yaitu peningkatan aturan dan prosedur berusaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja”.
“Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha,” ujar Menko Airlangga.
Email: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala
