Pemerintah Akan Salurkan Bantuan Beras Tambahan Januari – Juli Tahun Depan

120
×

Pemerintah Akan Salurkan Bantuan Beras Tambahan Januari – Juli Tahun Depan

Share this article
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam temu pers soal bantuan pangan, di Jakarta, Senin (6/11/2023). Foto: Kemenko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam temu pers soal bantuan pangan, di Jakarta, Senin (6/11/2023). Foto: Kemenko Perekonomian

G24NEWS.TV, JAKARTA – Pemerintah akan menambah bantuan pangan beras dan bantuan penanganan stunting untuk tahun 2024. Bantuan akan disalurkan selama 6 bulan, yakni pada bulan Januari-Juni 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hatarto mengatakan bantuan beras yang akan diberikan, yakni sebanyak 10 kg kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sedangkan untuk bantuan stunting, akan diberikan kepada 1.446.089 Keluarga Risiko Stunting (KRS) dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Bantuan stunting tersebut sejumlah Rp446,242 miliar per kuartalnya atau sekitar Rp892 miliar di semester pertama tahun depan.

Dia mengatakan kebijakan ini sejalan dengan upaya menambah bantuan sosial dan memastikan penyalurannya tepat sasaran. Selain itu, penanganan stunting juga menjadi salah satu fokus untuk segera dilaksanakan.

“Tadi disampaikan bahwa saat sekarang kondisi Bulog per 2 november 2023 stoknya 1.442.945 ton,” jelasnya Ketua Umum DPP Partai Golkar, ini dalam temu pers di Jakarta, Senin (6/11/2023).

Baca Juga  DPD Golkar Jambi Siap Ikuti Arahan DPP

Dia menjelaskan penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95% dan di bulan Oktober 94,89%, November di 18,45%, dan masih ada di bulan Desember.

Dalam rapat internal tersebut, disampaikan terdapat kebutuhan tambahan anggaran dari Bulog, yaitu untuk tahap pertama butuh biaya sekitar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan untuk distribusi dan lainnya sebesar Rp2,8 triliun, sehingga totalnya sejumlah Rp19,1 triliun.

Selain perlu dilakukan percepatan pembayaran tagihan Bulog oleh Kementerian Keuangan, rapat juga membahas usulan terkait dengan insentif yang bisa diberikan Pemerintah, terutama untuk pembebasan bea masuk beras.

“Kita ketahui bersama bahwa pembebasan bea masuk dengan tarif spesifik Rp450/kg. Ini kita lakukan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Nanti badan pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP, yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” jelas Menko Airlangga.

Baca Juga  Program Kartu Prakerja 2023 Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Tantangan Global dan El Nino

Menghadapi kondisi global yang masih penuh tantangan dan prediksi El Nino yang masih harus terus diwaspadai hingga periode Februari 2024, Pemerintah perlu melakukan antisipasi berbagai pengaruhnya terhadap ekonomi domestik.

Selain menjaga stabilitas harga di pasaran, penting juga bagi Pemerintah untuk terus menjaga konsumsi Masyarakat, yang tentunya memiliki kontribusi terbesar dalam PDB.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah melakukan Rapat Internal terkait Penyaluran Bantuan Pangan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (6/11). Pemerintah tentunya akan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat,

Email: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala

banner 325x300