HeadlineNasional

MK Tolak Gugatan UU Pemilu, Sistem Proporsional Terbuka Tetap Berlaku

2820
×

MK Tolak Gugatan UU Pemilu, Sistem Proporsional Terbuka Tetap Berlaku

Share this article
Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.
Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. (Foto file - G24NEWS.TV)

G24NEWS.TV, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) tolak gugatan uji materi UU Pemilu, dengan demikian Pemilu 2024 mendatang tetap menggunakan sistem proporsional terbuka

“Mahkamah memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan di Jakarta, Kamis (15/6). 

Putusan itu tidak bulat, hakim Arief Hidayat mengajukan dissenting opinion

Hakim konstitusi Saldi Isra mengatakan dalil para pemohon bahwa dalil para pemohon yang menyebutkan bahwa sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik terkesan berlebihan. 

Menurut dalil tersebut, sejak penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009 sampai dengan 2019 partai politik seperti kehilangan peran sentral-nya dalam kehidupan berdemokrasi. 

“Karena, sampai sejauh ini, partai politik masih dan tetap memiliki peran sentral yang memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan bakal calon,” ujar Saldi Isra.

Saldi juga menilai bahwa kekhawatiran sistem Pemilu proporsional terbuka bisa menghasilkan anggota DPR/DPR yang tidak sesuai ideologi partai juga tidak tepat. Menurut hakim Saldi, justru partai politik memiliki peran sentral dalam memilih calon  yang dipandang dapat mewakili kepentingan, ideologi, rencana, dan program kerja partai politik yang bersangkutan.

Soal politik uang, menurut Saldi bisa saja terjadi pada sistem pemilu apapun, baik  proporsional terbuka maupun tertutup.  

Baca Juga  Airlangga Hartarto: Artificial Intelligence Perlu Masuk Kurikulum Sekolah

“Misalnya, dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup, praktik politik uang sangat mungkin terjadi di antara elit partai politik dengan para calon anggota legislatif yang berupaya dengan segala cara untuk berebut “nomor urut calon jadi” agar peluang atas keterpilihan-nya semakin besar,” kata Saldi Isra.

Karena itu, praktik politik uang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tudingan disebabkan oleh sistem pemilihan umum tertentu.

Saldi Isra menegaskan bahwa dalil-dalil Para Pemohon, seperti distorsi peran partai politik, politik uang, tindak pidana korupsi, hingga keterwakilan perempuan tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilihan umum.

“Karena, dalam setiap sistem pemilihan umum terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya,” kata Saldi Isra.

Menurut Mahkamah, tutur Saldi Isra, perbaikan dan penyempurnaan dalam pemilihan umum dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari sistem kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hak dan kebebasan berekspresi, serta mengemukakan pendapat, kemajemukan ideologi, kaderisasi dalam tubuh partai politik, hingga kepentingan dan aspirasi masyarakat yang direpresentasikan oleh partai politik.

“Maka dalil-dalil para Pemohon yang pada intinya menyatakan sistem proporsional dengan daftar terbuka sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 168 ayat (2) UU 712017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ujar Saldi Isra.

Baca Juga  Bawaslu Pecahkan Rekor Lantik 1912 Pejabat Gunakan Busana Adat

Dengan demikian MK Tolak Gugatan UU Pemilu yang ingin mengganti sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Para pemilih tetap mencoblos partai dan nama calon anggota legislatif, bukan hanya tanda gambar partai.

Persidangan ini hanya dihadiri oleh delapan orang hakim konstitusi. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan kepada wartawan di Jakarta, Kamis, bahwa Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams sedang menjalani tugas MK ke luar negeri.

Sebelumnya, MK telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).

Sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS. Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup, yakni PDI Perjuangan.

banner 325x300