HeadlinePolitik

MK: Kepala Daerah Bisa Jadi Capres dan Cawapres Meski Berusia di Bawah 40 Tahun

145
×

MK: Kepala Daerah Bisa Jadi Capres dan Cawapres Meski Berusia di Bawah 40 Tahun

Share this article
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan soal batas usia capres dan cawapres di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023). Foto: Tangkap layar siaran langsung MK
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan soal batas usia capres dan cawapres di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023). Foto: Tangkap layar siaran langsung MK

G24NEWS.TV, JAKARTAMahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan capres dan cawapres (calon presiden dan calon wakil presiden) berusia di bawah 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” jelas Anwar Usman selaku Ketua Hakim dalam sidang pembacaan putusan tersebut, dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023).

“Pembatasan usia yang harus diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan yang inteloreable dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden,” ujar Hakim MK Guntur Hamzah pada kesempatan yang sama.

Lebih jauh, Anwar Usman mengatakan MK menyatakan pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Baca Juga  Puluhan Pemantau Asing Akan Datangi TPS Tanggal 14 Februari

Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk pokok perkara Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun pemohon dalam perkara ini adalah Almas Tsaqibbirru Re A yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum  Universitas Surakarta, Solo, Jawa Tengah.

Anwar Usman mengatakan MK berpendapat bahwa Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Sehingga, Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selengkapnya berbunyi, “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Baca Juga  Nilainya Terus Turun, Fraksi Golkar Minta Bentuk Pansus PAD Bireuen Aceh

Gugatan PSI Ditolak

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan empat individu penggugat dari individu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam bentuk tuntutan terhadap uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain PSI, tuntutan juga disampaikan oleh perseorangan warga negara Indonesia, yakni Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi dan Mikhail Gorbachev.

Permohonan yang ditolak adalah mengubah batas usia capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Email: Nyomanadikusuma@G24 News

Editor: Lala Lala

banner 325x300