Video

Legistrator Golkar Minta Pemerintah Dukung Perkembangan Kawasan Industri Bantaeng

236
×

Legistrator Golkar Minta Pemerintah Dukung Perkembangan Kawasan Industri Bantaeng

Share this article
legistrator golkar minta pemerin
legistrator-golkar-minta-pemerin

PENCAPAIAN pembangunan di bawah kepimpinan Golkar dapat dilihat dari stabilitas politik dan keamanan negara yang terjaga pada periode 1966-1998.

Capaian tersebut didukung oleh pemerintah di era kepemimpinan Golkar yang terus menghadirkan berbagai upaya, seperti pembentukan Repelita, Revolusi Hijau yang tentunya dapat membangun Indonesia.

Seperti yang dilakukan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ridwan Hisjam saat melangsungkan Kunjungan Kerja Spesifik Panja Illegal Mining Komisi VII DPR RI ke PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, di Bantaeng, Selasa (27/9/2022).

Ia meminta pemerintah pusat untuk mendukung perkembangan Kawasan Industri Bantaeng, di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Ridwan, pemerintah melepas dukungan ke Kawasan Industri Bantaeng, sikap pemerintah ini tidak selaras dengan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan tersebut.

“Jadi Kementerian Perindustrian harus konsentrasi dan dikawal. Jangan nanti kalau rusak kawasan industri Bantaeng, baru kita masuk, itu mahal biayanya,” ujar Ridwan menegaskan.

Baca Juga  Indonesia Jadi Negara Terpadat di Dunia, Kok Bisa?

Ridwan juga meminta dukungan pemerintah untuk Kawasan Industri Bantaeng dengan pembangunan pelabuhan dan fasilitas umum lainnya yang merupakan tugas dari pemerintah.

“Kalau perusahaan dibebankan untuk membangun fasilitas umum seperti pelabuhan maka kawasan industri Bantaeng ini tidak menarik lagi untuk tempat berindustri,” kata politisi Partai Golkar itu.

Tidak hanya mengawasi perkembangan kawasan industri, Ridwan juga menaruh perhatiannya terhadap sektor lingkungan di kawasan industri dengan luas 3.151 hektar itu.

Ia menilai bahwa lingkungannya masih kurang bagus dan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk turut serta memeriksa lingkungan di kawasan tersebut.

“Tapi tadi Pak Bupati (Bantaeng) mengatakan di bulan Juli kemarin sudah turun dan memberikan sanksi agar diperbaiki. Ini harus segera dilakukan biar kawasan Industri Bantaeng ini tidak merusak lingkungan,” ujar Ridwan.

Baca Juga  Bali Jadi Tuan Rumah Major Dota 2, Industri E-Sport Perlu Dukungan Pemerintah

Kunjungan Komisi VII DPR RI ini memiliki tujuan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam operasional perusahaan penghasil feronikel tersebut.

Ridwan berpendapat bahwa PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia termasuk perusahaan yang baik untuk melaksanakan hilirisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Melalui hasil kunjungan tersebut Ridwan juga mempertanyakan tidak adanya bahan baku nikel di dekat lokasi perusahaan.

Hal ini tidak lumrah baginya karena biasanya pertimbangan untuk mendirikan suatu pabrik salah satunya mempertimbangkan kedekatan dengan bahan baku.

“Tadi sudah dijelaskan bahwa bahan bakunya legal, tinggal kita buktikan nanti, kita minta data-datanya apakah ini legal,” ujar legislator dapil Jawa Timur V tersebut.

Diakhir kata, ia juga menegaskan bahwa jangan sampai perusahaan yang dikatakan bagus tersebut menjadi penadah dari illegal mining nikel dari luar daerah.

banner 325x300