G24NEWS.TV, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya terus mengawal dan memantau penyaluran dana bansos. Kebijakan ini, jelasnya, sangat perlu dilakukan oleh anggota legislator untuk memastikan agar dana bantuan sosial yang disalurkan pemerintah tepat sasaran.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini mengatakan, setidaknya ada dua fokus utama yang perlu dikawal dan diawasi dari pelaksanaan dana bansos (bantuan sosial) atau perlindungan sosial.
Pertama, soal penerima bantuan sosialnya supaya tepat sasaran. Kedua, soal mekanisme bantuan sosial tersebut. Perlu dipastikan memang sampai atau tidak.
“Nah, kedua hal ini memang selalu menjadi masalah yang selalu kami pertanyakan kepada Kementerian Sosial,” jelasnya, di Jakarta, belum lama ini.
Dia mengatakan tugas untuk memastikan soal bantuan sosial itu, salah satunya adalah tugas dari Pemerintah Daerah.
“Ya, tentu Pemda, bersama dengan Pemerintah Desa Dinas Sosial dan Dinas Sosial menyampaikan kepada Kementerian Sosial,” tambah Ace Hasan.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan, dia mengatakan akan memanggil Kementerian Sosial dalam rapat khusus. Ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas penerima dan mekanisme penyaluran bansos.
Perlu Momentum Tepat Untuk Penyaluran Bansos
Waktu atau momentum yang digunakan untuk penyaluran dana bansos itu, tambahnya lagi, juga sangat penting diketahui.
“Kemudian, apa mekanisme yang digunakan. Sejauh ini, dana bansos banyak disalurkan transfer melalui bank atau diambil langsung di Kantor Pos. Soal siapa yang menerima bantuan tersebut, kami melihat bahwa memang masalahnya selalu soal akurasi dari penerima bantuan sosial itu,” tambah Ketua Bidang Kerohanian DPP Partai Golkar ini.
Dia mengemukakan masih banyak temuan, di mana penerima bantuan sosial itu sebenarnya tidak seharusnya mendapatkan. Sebaliknya, ada yang seharusnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkannya. Ini karena pendataan tidak dilakukan dengan akurat.
“Kasus-kasus semacam ini banyak ditemukan,” terangnya
Dana Bansos Sebesar Rp476 Triliun untuk 2023
Sebelumnya, Selasa (29/3/2023), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pemerintah telah mengucurkan dana bansos atau disebut dengan dana program perlindungan sosial (perlinsos).
Tahun 2023, dana yang dianggarkan mencapai Rp476 triliun. Dana ini diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan rentan.
Dia merincikan, dana perlindos, antara lain dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp28,7 triliun. Pemberian bantuan sosial melalui kartu sembako bagi 18,8 juta KPM senilai Rp45,1 triliun.
Subsidi energi dan non-energi kepada rumah tangga miskin dan rentan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), petani, serta transportasi publik Rp290,6 triliun. Penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 96,8 juta peserta sebesar Rp46,5 triliun.
Pemerintah juga menyalurkan dana perlinsos kepada tidak mampu yang mencapai 96,8 juta untuk dapat memperoleh akses kesehatan melalui bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
Pemerintah melalui Menkeu, juga menyalurkan bantuan pendidikan lewat Program Indonesia Pintar untuk 20,1 juta siswa senilai Rp9,7 triliun. Dana bansos juga diberikan kepada penerima Bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 994,3 ribu mahasiswa senilai Rp12,8 triliun.
Ada juga yang disalurkan melalui dua program bantuan pangan dengan total nilai Rp8,2 triliun. Pertama perlindungan sosial dalam bentuk bantuan beras kepada 21,3 juta KPM. Kedua, bantuan paket protein ayam dan telur kepada 1,4 juta KPM dengan balita stunting.*
Penulis: Nyoman Adikusuma
Editor: Lala Lala
