Nasional

Komisi II Setujui 2 Rancangan Perbawaslu dan DKPP

55
×

Komisi II Setujui 2 Rancangan Perbawaslu dan DKPP

Share this article
Komisi II Setujui Dua Rancangan Perbawaslu dan DKPP
Komisi II Setujui Dua Rancangan Perbawaslu dan DKPP

G24NEWS.TV, JAKARTA –  Komisi II DPR RI bersama dengan Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI menyetujui dua rancangan Perbawaslu dan dua rancangan DKPP.

Tadi kita Alhamdulillah sudah menyetujui dua Peraturan DKPP dan dua Peraturan Bawaslu,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia usai rapat konsultasi Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu dan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Pertama, rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Umum. Dan yang kedua yakni, rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Sementara itu, dua rancangan DKPP yang disetujui adalah rancangan Peraturan DKPP tentang Naskah Dinas, serta rancangan Peraturan DKPP tentang Tenaga Ahli. “Kita sahkan peraturan DKPP ya,” kata Doli saat memimpin jalannya rapat.

Baca Juga  Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu

Doli menjelaskan bahwa dalam rapat konsultasi tersebut pihaknya bersama KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI membahas tujuh rancangan peraturan lembaga penyelenggara pemilu. “Tujuh peraturan itu, tiga dari rancangan Peraturan KPU, dua rancangan Peraturan Bawaslu, dan kemudian dua rancangan peraturan DKPP,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Adapun tiga rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang dibahas dalam rapat konsultasi tersebut adalah rancangan PKPU tentang Perubahan PKPU mengenai Kampanye, rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan rancangan PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Baca Juga  Undip Akan Buka Prodi Pascasarjana Tata Kelola Pengawasan Pemilu

Dia menyebut rapat konsultasi tersebut digelar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Setiap KPU, Bawaslu, dan DKPP sebelum menerbitkan peraturan, mereka harus berkonsultasi dulu dengan DPR dan Pemerintah. Nah, hari ini kami terima surat dari tiga-tiganya dan kita laksanakan sore hari ini,” pungkas Doli.

Email: DharmaSastronegoro@G24.News
Editor: Lala Lala

banner 325x300