HeadlineNasional

KOLOM: Bukan Serigala dalam Karung!

271
×

KOLOM: Bukan Serigala dalam Karung!

Share this article
Ilustrasi Pilpres. Foto: Ist
Ilustrasi Pilpres. Foto: Ist

JAKARTA – Pada Minggu, 2 Januari 2023, Airlangga Hartarto membacakan lima butir pernyataan sikap delapan partai politik yang menolak upaya mengubah sistem proporsional terbuka. Sistem itu dipakai dalam penentuan anggota legislatif terpilih dalam pemilihan umum.

Lisa Blackpink, pulang naik Kopaja.

Sampai rumah, langsung cuci beras.

Makanya, sistem terbuka aja.

Karena pilihan rakyat, harus jadi prioritas.

Begitu bunyi pantun Ketua Umum DPP Partai Golkar yang sibuk dengan urusan ekonomi rakyat ini. Hanya pada hari libur atau di luar jam kerja, Airlangga menjalankan amanat dan mandat kepartaian.

Sebelumnya, hak penentuan itu dilakukan partai politik lewat apa yang disebut sistem proporsional tertutup. Perbedaan utama kedua sistem itu terlihat jelas dalam kertas suara.

Sistem tertutup sama sekali tidak memberikan pilihan coblosan atas nama-nama calon legislatif. Yang tersedia bagi pemilih sebagai pemilik kedaulatan hanya tanda gambar partai-partai politik sebagai peserta pemilu.

Konsekuensi kedua sistem ini sangat luas. Dengan sistem tertutup, bukan saja rakyat abai terhadap konduite calon-calon legislatif, bahkan berakibat buruk terhadap kinerja anggota legislatif terpilih.

Bukan saja rakyat menjadi buta atas siapa yang bakal mewakili di parlemen, sekaligus anggota parlemen terpilih terus menerus blingsatan menduduki kursi legislatif. Partai politik bisa memberikan sanksi terhadap legislator terpilih, kapan saja semau-mau mereka.

Banyak legislator bagus, tumbang dalam sistem ini, akibat melawan kehendak partai. Yang disebut partai politik, tentu saja siapa yang menjadi ketua umum dan lingkaran terdekatnya.

Partai politik dengan sendirinya bakal melemah, apabila terdapat otoritas yang lebih kuat, sebagai pengendali. Titik sentral kekuasaan yang memusat di Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, sebagai konsekuensi Sistem Presidensial yang dianut dalam Konstitusi Republik Indonesia, otomatis membawa presiden sebagai sosok otoritas tunggal.

Sistem proporsional tertutup yang dipakai pada Pemilu 1955, membuat parlemen jatuh bangun. Bukan saja kekuasaan eksekutif menyandera legislatif, tetapi sekaligus ketua umum partai-partai politik dibajak dan diijon kelompok pemodal.

Di kalangan aktivis, kelompok itu dikenal sebagai Sembilan Naga. Mereka menjadi semacam God Fathers dalam mengendalikan kepentingan ekonomi Indonesia.

Pemilu 1955
Pemilu 1955. (Foto Kemendikbud)

*

Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lain, begitu yang ditulis Thomas Hobbes. Sistem proporsional tertutup, membuat manusia yang memilih jalan politik, berubah menjadi kawanan yang menjaga wilayah perburuan mereka.

Baca Juga  Spesifikasi Kotak Suara Pemilu 2024

Panggung parlemen, ataupun kantor pusat partai politik, bukan lagi area public sphere (ruang publik), tetapi berubah  menjadi sarang yang penuh berisi bangkai dan tulang belulang korban-korban mereka.

“Jangan seperti membeli kucing dalam karung!” begitu yang muncul. Belakangan, hampir seluruh politisi membacakan diksi seragam dalam menolak sistem tertutup ini.

Pilihan diksi itu menunjukan kemiskinan aksara kalangan politisi. Sejauh ini, sedikit sekali orang atau keluarga yang benar-benar pernah membeli kucing. Kalau membeli anjing berburu hama babi, banyak di kampung saya, nun di Padang Pariaman sana.

Tetapi, tak pernah ada kucing yang dibeli. Sekalipun yang memelihara kucing, jauh lebih banyak dari yang memiliki anjing pemburu.

Di keluarga saya di Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, jenis Kucing Persia dibeli untuk hadiah ulang tahun Fadha Dang Sati Ababil, putra kami. Berbeda dengan Afzaal Zapata Abhista yang lebih show off dengan menampilkan wajah di plafon media sosialnya, Fadha memilih wajah kucing yang tak pernah diganti.

Afzaal lebih terbuka, ketimbang Fadha. Di usia Sekolah Dasar, Fadha bakal sangat marah kalau saya mengambil fotonya.

Tapi hanya sekali itu, sepasang. Kini, kucing-kucing itu sudah beranak dua kali. Kini sedang menanti bayi-bayi kucing lagi.

Tentu saja, Fadha bakal kewalahan dengan kucing-kucing itu, terutama biaya yang dikeluarkan. Uang jajannya, pasti tak cukup.  Tapi pantang bagi Fadha untuk menjual kucing-kucing itu.

Adopsi. Itu istilah yang dipakai, bagi kenalan yang ingin memelihara kucing yang masing-masing punya nama itu. Bahkan ranji keluarga kucing-kucing itu jelas.

Kucing Persia yang akrab dengan gurun pasir itu, tak dibeli di dalam karung. Kucing-kucing itu ada di kandang terbuka. Karung bakal membuat kucing-kucing itu stress, bulu-bulunya kusam, tampilan lesu, kuku-kuku dan taring-taring tajam tumpul. Atau ada yang lebih berbahaya, bisa jadi yang berada dalam karung bukan kucing, tetapi serigala!

*

Demokrasi itu tak tunggal. Terdapat lebih dari 550 padanan kata atas demokrasi ketika dijalankan dalam sistem pemerintahan, dalam ranah pustaka ilmu politik di pelbagai negara. Jika Mahkamah Konstitusi  mengabulkan gugatan atas sistem proporsional terbuka, ketentuan itu tak bertentangan dengan UUD 1945, termasuk hasil perubahan.

Baca Juga  Ini Profil APMG, Organisasi Sayap Partai Golkar yang Ulang Tahun Hari Ini 

Namun, Mahkamah Konstitusi punya kewajiban edukasi. Pemilihan sistem tertutup, bisa jadi muara bagi awan gelap bagi rakyat Indonesia. Perlahan, namun pasti, seluruh area bakal berada di belakang layar. Seperti kuda yang ditutup kedua matanya, hanya cambuk penunggang atau sais yang mengarahkan, kemana kuda-kuda itu menerjang bukit.

Kucing yang dibeli di dalam karung, bisa berubah menjadi malapetaka, baik bagi kucing itu sendiri, bahkan bagi pembelinya, jika kucing itu penuh penyakit.  Kucing yang terbiasa di tempat tertutup, sempit, tak bakal mampu menangkap tikus. Tikus adalah hama yang membuat rakyat melarat.

Sistem proporsional terbuka, pada ujungnya, bertujuan membuat legislator terpilih berubah menjadi serigala. Bukan serigala yang berburu manusia, namun yang menjaga kedaulatan rakyat. Serigala yang membentengi daulat rakyat, bukan yang berpihak pada daulat tuanku.

Serigala yang berburu lagi tanah-tanah negara, membagikan sertifikat buat rakyat lewat reformasi agraria. Serigala yang pantang membangun sarang di goa-goa, bagi kawanan sendiri.

Apabila rakyat melakukan adopsi terhadap legislator terpilih, sudah tentu kucing-kucing yang terus mengawasi lumbung padi negara, sanggup berkarakter serigala. Bukan hamba sahaya bagi tuannya.

Airlagga Hartarto bersama pimpinan tujuh partai politik lain, tentu sudah tahu apa yang terjadi di langit politik. Mereka tak mudah berbahasa sejelas aktivis, atau analis. Ada yang mereka hendak tunjukkan, sehingga memaksa koalisi temporer yang jarang terjadi.

Dari markas Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara di kawasan Kamayoran, saya tak melihat masalah utamanya adalah kucing Persia. Bukan juga bakal banyak serigala yang muncul dalam panggung pemilu 2024 yang kini sedang berjalan. Jangan-jangan, ada yang lebih ganas lagi dibanding kucing, eh, serigala.

Mahkluk apa itu?

Bukan tugas saya memberikan tafsir. Berhubung saya berada dalam perangkap sistemik itu, mau tetap menjadi kucing, atau berubah menjadi serigala, dalam angin badai dan putting beliung politik yang kini berjalan.

Jakarta, 10 Januari 2023

banner 325x300