EkonomiHeadline

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Pastikan Bansos Terus Berlanjut pada 2023

206
×

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Pastikan Bansos Terus Berlanjut pada 2023

Share this article
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berbicara di podium berbaju batik kuning
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan melanjutkan program bansos pada 2023. (Foto Kemenko Ekonomi)

G24NEWS.TV ,JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan program bantuan sosial (bansos) akan terus berlanjut pada 2023.

Menteri Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia tetap optimistis ekonomi akan tumbuh hingga 5,3 persen tahun ini dan akan terus meningkat 5,4 persen pada 2024 mendatang. Salah satu cara menjaga pertumbuhan adalah dengan melanjutkan bantuan sosial pada 2023 ini, ujar Menteri Airlangga. 

Pemerintah menurut dia menyiapkan anggaran perlindungan sosial tahun ini sebesar Rp476 triliun. “Arah kebijakan perlindungan sosial ini adalah pada perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek),” ujar dia. 

Selain itu, program penguatan graduasi kemiskinan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, lanjut dia. 

Untuk tiga bulan kedepan, pemerintah akan membagikan bantuan sosial beras sebanyak 10 liter pada 21,6 juta penduduk yang berhak. Pelaksana program ini adalah Badan Urusan Logistik. Selain itu bantuan bentuk daging ayam dan telur yang akan juga dalam tiga bulan kedepan, disalurkan melalui ID Food. 

Baca Juga  Masjid Lautze, Pusat Pembauran Islam dan Tionghoa di Jakarta  
info grafis bansos beras
info grafis bansos beras

Menurut Menko Airlangga Hartarto, program-program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan juga terus dilanjutkan, seperti Program Keluarga Harapan, program bantuan sembako, Kartu Prakerja, Program Indonesia Pintar, bantuan iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional dan subsidi listrik.

Program berikutnya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi adalah implementasi transformasi ekonomi. Antara lain yaitu Perppu Cipta Kerja, peningkatan nilai sumber daya alam dan devisa hasil ekspor. 

Selain itu juga melanjutkan Proyek-proyek Strategis Nasional termasuk IKN dan Kawasan Ekonomi Khusus. 

Pengendalian Inflasi 

Untuk memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, pemerintah melakukan berbagai macam cara untuk pengendalian inflasi melalui forum TPIP/TPID termasuk Polri. 

“Dalam pengendalian inflasi nasional, kita dapat melihat beberapa hal harus diperhatikan, terutama peran penting Polri dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan stok dan kelancaran proses distribusi serta komunikasi yang lancar,” kata Menko Airlangga.

Terkait keberlanjutan reformasi struktural, Pemerintah terus mendorong salah satunya dengan mengimplementasikan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) juga akan dilanjutkan dengan pelarangan ekspor pada sektor pertambangan mineral lainnya, terutama pada bijih timah, tembaga, dan bauksit.

Pemerintah juga mempersiapkan perubahan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berupa revisi PP Nomor 1 Tahun 2019. Sedangkan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, salah satunya melalui Program Kartu Prakerja pada 2023. 

Pemerintah telah siap untuk menjalankan skema normal yang lebih fokus pada peningkatan skill, baik itu melalui pelatihan luring, daring maupun bauran.

Terkait dengan Keketuaan Indonesia di dalam ASEAN 2023, Airlangga Hartarto mengucapkan bahwa support dari berbagai pihak termasuk Polri dibutuhkan untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif pada rangkaian Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023.

banner 325x300