Politik

Ketua MPR RI Bamsoet: Hindari Politisasi Identitas di Pemilu 2024

149
×

Ketua MPR RI Bamsoet: Hindari Politisasi Identitas di Pemilu 2024

Share this article
Legislator Golkar dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Ist
Legislator Golkar dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Ist

G24NEWS.TV, JAKARTA – Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak semua masyarakat menghindari politik identitas dalam Pemilu 2024.

Dia menekankan tahun 2024 adalah penanda penting dalam demokrasi di Indonesia.

Pada 2 Juli 2023 lalu, KPU RI telah mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) nasional yang ternyata mencapai hampir 205 juta pemilih, dengan lebih dari 50 persen pemilih perempuan.

Di beberapa provinsi besar, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, rata-rata jumlah pemilih mencapai 30-an juta pemilih.

Sebagai gambaran, jumlah pemilih di Jawa Barat yang mencapai 35 juta orang, lebih banyak daripada jumlah penduduk Australia yang sekitar 27 juta orang.

Para pemilih akan memberikan suara di lebih dari 820 ribu TPS untuk memilih presiden dan wakil presiden RI, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Baca Juga  Bamsoet Tegaskan Pembangunan IKN Nusantara Tetap Berjalan

Total ada 20.462 kursi di lembaga-lembaga legislatif yang akan diperebutkan oleh lebih dari 200 ribu calon anggota legislatif.

“Pemilu di Indonesia sangat kompleks, dengan biaya yang sangat mahal,” ujar Bamsoet dalam Seminar Kebangsaan yang diselenggarakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), secara virtual dari Jakarta, Rabu (23/8/23).

Dana Pemilu di KPU Rp77 Triliun

Dia mengatakan dana yang dikelola oleh KPU RI saja mencapai hampir Rp77 triliun.

Dana itu, belum termasuk dana yang dikelola lembaga-lembaga lain untuk menopang aktivitas pemilu, termasuk di TNI dan Polri.

“Pemilu memang mahal, namun itulah biaya yang harus dikeluarkan untuk menegakkan demokrasi secara prosedural,” ujarnya.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di negara-negara Asia Tenggara khususnya dan Asia pada umumnya, pengelolaan Pemilu termasuk yang paling tertata dan kerap dijadikan rujukan.

Baca Juga  Ini 4 Politisi Partai Golkar Mantan Kader HMI

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri, ada beberapa persoalan yang perlu diselesaikan. Misalnya terkait regresi demokrasi.

Sejak tahun 2020, sudah ada beberapa publikasi, antara lain Thomas Power dan Eve Warburton (tahun 2020) yang menyoroti kekhawatiran demokrasi di Indonesia bergerak dari stagnasi menuju regresi dalam satu dekade terakhir.

Sedangkan laporan Democracy Index dari the Economist Intelligence Unit tahun 2022 mencatat Indonesia memperoleh skor demokrasi yang sama pada tahun 2021, yaitu 6,71 dari 10.

“Tetapi secara ranking demokrasi Indonesia mengalami penurunan, dari posisi 53 ke posisi 54 dari total 167 negara,” jelas Bamsoet.

Email: Nyomanadikusuma@G24 News

Editor: Lala Lala

 

 

 

banner 325x300