Nasional

Kemen PANRB dan Kejagung Sepakat Perkuat Lembaga Pemulihan Aset Hasil Pidana

124
×

Kemen PANRB dan Kejagung Sepakat Perkuat Lembaga Pemulihan Aset Hasil Pidana

Share this article
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama Jaksa Agung St Burhanuddin, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (27/10/2023). Foto: Kemen PANRB
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama Jaksa Agung St Burhanuddin, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (27/10/2023). Foto: Kemen PANRB

G24NEWS.TV, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kejaksaaan Agung sepakat perkuat lembaga pemulihan aset dari hasil pidana.

Kesepakatan ini diputuskan dari pertemuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dengan Jaksa Agung St Burhanuddin, di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Kedua pemimpin ini membahas sejumlah upaya penguatan kelembagaan di lingkungan kejaksaan.

Salah satunya soal persetujuan peningkatan status Badan Pemulihan Aset dari sebelumnya Pusat Pemulihan Aset, yang bakal dituangkan ke dalam Peraturan Presiden.

“Dari desain kelembagaan, ada penguatan soal Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan yang sebelumnya hanya Pusat Pemulihan Aset”.

“Ini secara kapasitas kelembagaan lebih kuat, dari eselon II ke eselon I”.

Baca Juga  Kejagung Tak Temukan Aliran Dana Korupsi BTS Ke Dito Ariotedjo

“Fungsinya sebagai techno structure untuk menunjang operating core Kejaksaan bisa semakin optimal,” ujar Anas, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (28/10/2023).

“Kinerja Kejaksaan Agung dalam upaya pemulihan aset ke negara selama ini cukup progresif”.

“Nah dengan transformasi kelembagaan hadirnya Badan Pemulihan Aset ini ke depan berpotensi meningkatkan penyelamatan dan pengembalian aset ke negara secara lebih masif”.

Dia menambahkan Badan Pemulihan Aset sendiri mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran dan pengembalian aset perolehan pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tangani Ribuan Aset

Dalam pertemuan dibahas kiprah Kejaksaan Agung selama ini yang telah mampu menangani ribuan aset hasil tindak berbagai jenis pidana.

Baca Juga  Bambang Soesatyo: Tambah Jumlah Personil TNI, Perkuatan Pengamanan Papua 

Kejaksaan telah melakukan penindakan terhadap subjek hukum perseorangan dan subjek korporasi. Tetapi ada beberapa tantangan teknis terkait penanganan aset tersebut.

Pada 2022, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI telah mengembalikan kerugian negara hingga Rp2,04 triliun.

Peningkatan status Badan Pemulihan Aset dari sebelumnya Pusat Pemulihan Aset, berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, juga diharapkan mengatasi kendala birokrasi yang panjang.

Sehingga, pertukaran data dan informasi serta komunikasi menjadi lebih efektif, bahkan hingga tingkat internasional.

Jaksa Agung St Burhanuddin menyampaikan, kolaborasi dengan Kementerian PANRB adalah bagian dari penguatan kelembagaan Kejaksaan.

Dengan demikian, pemulihan aset hasil pidana dapat dilakukan semaksimal mungkin, sehingga perlu upaya perkuat lembaga yang mengelolanya.

Email: Nyomanadikusuma@G24 News

Editor: Lala Lala

banner 325x300