HeadlineNasional

Ridwan Kamil: Pemerintah Harus Selamatkan 5.000 Siswa Al-Zaytun

201
×

Ridwan Kamil: Pemerintah Harus Selamatkan 5.000 Siswa Al-Zaytun

Share this article
Ponpes Al Zaytun ridwan kamil
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelamatkan 5.000 siswa Al-Zaytun./foto: twitter Ridwan Kamil

G24NEWS.TV, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelamatkan 5.000 siswa Al-Zaytun. Pihak Al-Zaytun. Khususnya siswa yang terindikasi telah menerima pengajaran yang tidak sesuai dengan hukum berlaku di Indonesia.

“Yang terpenting dari kami, Pemprov harus menyelamatkan 5.000 siswa, yang teridentifikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum,” ujar dia, di Bandung, Senin (19/6/2023).

Ia menegaskan, bagi dirinya dan Pemprov Jawa Barat yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyelamatkan ribuan santri yang sedang mengenyam pendidikan di Al-Zaytun.

“Agar para siswanya tidak terbawa pada ajaran yang tidak sesuai dengan aturan agama dan negara,” tegas dia.

Ia mengatakan, pihaknya telah meminta Al-Zaytun untuk koperatif untuk ber-tabayun dan berdialog. Namun pihak pondok pesantren itu selalu menolak.

Baca Juga  Guguran Awan Panas hingga 19 KM, Status Gunung Semeru Naik jadi "Awas’

Merespon penolakan itu, Pemprov Jawa Barat juga telah menggelar rapat khusus bersama MUI, Kemenag, tokoh ulama, hingga ormas Islam. Tujuannya, untuk membahas polemik dugaan ajaran menyimpang di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu.

Beri Waktu 7 Hari untuk Investigasi

Ia mengatakan bahwa rapat khusus tersebut menghasilkan beberapa keputusan.

“MUI, ormas Islam, Kesbangpol sudah rapat. Kesimpulannya, kami membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama tujuh hari karena harus hati-hati, berkeadilan dan tabayyun, beri ruang itu dulu,” ungkap Kang Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil.

Menurut dia, jika hasil investigasi tersebut menemukan ada pelanggaran, maka Pemprov Jawa Barat akan memberikan tindakan tertentu kepada Ponpes itu.

Baca Juga  Program Ridwan Kamil di Partai Golkar: Ingin Anak Muda Melek Politik

“Jikalau ada pelanggaran-pelanggaran secara fiqih syariat dan sebagainya, juga berpotensi adanya pelanggaran administrasi terhadap norma hukum, maka akan ada tindakan administratif dan hukum,” terang Kang Emil.

Merespon Kegelisahan Masyarakat

Ia mengungkapkan, tindakan tersebut dilakukan sebagai respon Pemprov Jabar terhadap keresahan yang terjadi di masyarakat. Pasalnya, terjadi sejumlah kontroversi pada pengajaran Pondok Pesantren Al-Zaytun itu.

Dia pun meminta pihak Al-Zaytun koperatif selama tim investigasi nanti menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan data dan fakta di dalam lingkungan Ponpes Al-Zaytun Jabar.

 

Penulis: Nyoman Adikusuma
Editor: Lala Lala

banner 325x300