Headline

Jimly Tegaskan Keputusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Bisa di Bawah 40 Tahun Tetap Berlaku

155
×

Jimly Tegaskan Keputusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Bisa di Bawah 40 Tahun Tetap Berlaku

Share this article
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie, dalam temu pers seusai memnaca putusan gugatan pelanggaran kode etik para Hakim MK, di Jakarta, Selasa (7/11/2023). Foto: Ist
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie, dalam temu pers seusai memnaca putusan gugatan pelanggaran kode etik para Hakim MK, di Jakarta, Selasa (7/11/2023). Foto: Ist

G24NEWS.TV, JAKARTA – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengatakan keputusan soal pelanggaran kode etik para hakim di MK sudah dinyatakan terbukti, tetapi keputusan MK soal batas usia capres dan cawapres masih berlaku alias tidak bisa diubah saat ini.

Dia mengatakan seadainya pun ada pengujian materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kemudian gugatan dikabulkan, putusannya putusannya akan berlaku untuk Pemilu 2029.

Jadi, tidak akan mempengaruhi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.

Jimly mengatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Akan tetapi, Pasal 169 huruf q yang telah dimaknai sebagaimana Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 bisa diajukan kembali judicial review-nya.

“Putusan MK itu final dan mengikat, tapi undang-undang yang berubah karena putusan MK, itu kan undang-undang, bisa di-review. Nah, itu contohnya yang mahasiswa itu. Tapi, review itu akan berlaku, kalau berhasil, untuk Pemilihan Umum 2029,” kata Jimly saat konferensi pers usai pembacaan putusan MKMK di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Baca Juga  Jimly Asshiddiqie Temui Airlangga Hartarto Bahas Situasi Politik

Perkara permohonan uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu kembali muncul. Perkara yang diajukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Brahma Aryana itu akan memulai sidang perdana pada Rabu (8/11).

Gugatan Brahma teregistrasi dengan nomor 141/PUU-XXI/2023. Dalam petitumnya, Brahma meminta frasa “Yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah” pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu diubah menjadi “Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi”.

Syarat Aturan Usia Final

Lebih lanjut, Jimly menekankan bahwa aturan main terkait syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024 telah selesai. Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk tidak lagi memperdebatkan aturan main tersebut.

Baca Juga  Menko Perekonomian Dapat Komitmen Investasi Dari Sejumlah Perusahaan Australia untuk Sektor Prioritas Indonesia

“Mari fokus untuk ke depan. Jadi, undang-undang ya sudah diputus, sudah dilaksanakan implementasinya oleh KPU. Iya, kan? Tinggal besok mereka akan membuat keputusan tentang pengesahan capres-cawapres,” katanya.

Di sisi lain, MKMK telah membacakan putusan terkait pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Hasilnya, Ketua MK Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatannya.

Kemudian, tujuh hakim konstitusi dijatuhi sanksi teguran lisan. Tujuh hakim tersebut adalah Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Saldi Isra.

Berikutnya, hakim konstitusi Arief Hidayat dijatuhi sanksi teguran tertulis dan teguran lisan karena terbukti melanggar etik menyoal pernyataannya di ruang publik yang merendahkan martabat MK. (ANTARA)

Email: Nyomanadikusuma@G24 News

Editor: Lala Lala

banner 325x300