G24NEWS.TV, JAKARTA – Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau pro Prabowo menjadi Capres di Pemilu 2024, mengajak masyarakat untuk konsisten menjalankan amanat Undang Undang Dasar 1945 dalam mengelola sumber daya alam (SDA).
Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Executive Education Program for Young Political Leaders (YPL)” Batch-13, di Ruang Kelas Golkar Institute, Gedung DPP Partai Golkar, Kamis (31/8/2023).
Ketua Umum Partai Gerindra ini kembali mengingatkan bahwa pada pasal 33 ayat 1 disebutkan, perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Kemudian, ayat 2 menyebutkan cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Diperkuat dengan ayat 3, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebenar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Menurut saya kembali ke UUD 1945 kita harus di situ di bidang ekonomi sangat jelas digambarkan bapak pendiri kita, bahwa di pasal 33 UUD 1945,” jelasnya dalam acara YPL 13 Golkar Institute itu.
Dia menegaskan tidak ada masalah penafsiran dalam pasal itu karena bahasa yang dipakai sangat sederhana.
Lanjutkan Program Hilirisasi
Untuk itu, Prabowo mengatakan akan melanjutkan program hilirisasi sumber daya alam (SDA) di semua sektor ekonomi yang telah dijalankan Pemerintahan saat ini.
Dia menilai hilirisasi adalah salah satu strategi untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, terutama menuju Indonesia Emas tahun 1945.
“Hilirisasi, sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, terutama pasar 33. Strategi kita sudah benar yang disampaikan Presiden Joko widodo, hilirisasi,” jelas Prabowo.
Namun, dia mempertanyakan beranikah Indonesia konsisten dalam melaksanakan hal ini? Amanat ini, menurutnya, hanya dapat dicapai jika mendapatkan dukungan dari pemimpin dan seluruh masyarakat.
Dia mencontohkan bagi kalangan pengusaha. Pengusaha, menurutnya, akan dapat ikut berperan besar dalam mencapai amanat pasal 33 UUD 1945 jika menjadi pengusaha Pancasila.
“Kalau mau jadi pengusaha ya pengusaha Pancasila, pengusaha patriotik. Mungkin penghasilan lebih banyak keluar, tetapi pengusaha juga harus punya rasa tanggung jawab. Tetapi kompas kita, pegangan kita, ya tadi pasal 33 itu. Kalau kita konsekuen dengan pasal 33. saudara-saudara, kita akan cepat bangkit,” tegasnya.
Dia mengajak para partai koalisi yang hadir di Golkar Institue untuk sepakat bahwa ke depan koalisi harus benar-benar menjaga APBN dan APBD digunakan untuk kepentingan rakyat.
Tidak Lagi Jadi Penyuplai Bahan Mentah
Lebih jauh, Prabowo Subianto menjelaskan bahwa hilirisasi adalah sikap Indonesia untuk tidak mau jadi penyuplai bahan baku ke negara lain.
Indonesia, ujarnya, ingin bahan baku harus diolah di dalam negeri untuk menjadi bahan-bahan dan barang-barang yang punya nilai tambah, sehingga penghasilan negara dan masyarakat akan tambah luar biasa.
Dia mencontohkan salah satu betuk hilirisasi di Jepang yang pernah dikunjunginya. Satu pabrik refinary atau penyuling BBM di Jepang hanya memurnikan 70 persen bahan mentah.
Sisanya, 30 persen menjadi limbah yang diolah kembali menjadi produk turunan bermanfaat. Dari proses penyulingan dihasilkan 40 pabrik industri menengah. Dari 40 pabrik tersebut dihasilkan 40.000 pabrik hilir,
“Itu dari satu refinary. Kalau satu pabrik hilir pekerjakan 20 orang saja, berapa puluh ribu orang bisa bekerja,” ujarnya.
Prabowo melanjutkan nilai tambah itu hanya dari satu komoditas, bagaimana dengan komoditas lain.
Dia memaparkan Indonesia memiliki banyak jenis sumbe daya manusia yang mempunyai nilai tambah besar.
Nilai nilai tambahnya bisa 67 kali, bauksit 194 kali, tembaga 77 kali, timah 69 kali, gas alam 4 kali.
Di kelautan, rumput laut nilai tambahnya 14 kali, ikan TCT 18 kali, udang 27 kali, rajungan 8 kali. Dari perkebunan sawit 79 kali, kelapa 18 kali dan karet 15 kali.*
Email: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala
