HeadlineNasional

Ini Untung Rugi Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup Menurut Pakar UGM

200
×

Ini Untung Rugi Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup Menurut Pakar UGM

Share this article
Warga sedang memberikan suara dalam pemilu
pemungutan-suara. (Foto Anadolu Agency)

G24NEWS.TV, JAKARTA – Sistem di Indonesia sedang ramai diperdebatkan setelah Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan ada kemungkinan Pemilu 2024 mendatang bisa kembali menggunakan sistem proporsional tertutup, yaitu hanya memilih partai bukan calon legislatif.

Oce Madril, aktivis antikorupsi dari Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN) mengatakan pada dasarnya konstitusi UUD 1945 tidak mengatur sistem pemilu apa yang akan diterapkan, baik proporsional terbuka ataupun tertutup.

Dengan demikian, pilihan sistem pemilu baik proporsional terbuka atau tertutup merupakan kebijakan hukum terbuka yang keduanya pernah diterapkan di Indonesia.

“Konstitusi tidak mengatur mengenai sistem Pemilu apa yang harus diterapkan. Jadi pilihan sistem pemilu, apakah proporsional terbuka atau tertutup merupakan kebijakan hukum terbuka. Kedua sistem itu pun pernah diterapkan di Indonesia,” ujar Oce Madril dalam keterangannya, Rabu (4/1).

Implikasi Pilihan Proporsional Terbuka atau Tertutup

Menurut Oce, masing-masing pilihan sistem pemilu ada implikasinya. Sistem proporsional terbuka dengan mencoblos caleg menitikberatkan pada individu. Konsekuensinya setiap caleg berkompetisi agar dapat terpilih dan mengeluarkan biaya banyak.

Sedangkan sistem proporsional tertutup lebih sederhana. Meski sering dianggap hanya merepresentasikan pilihan partai.

Baca Juga  Puteri Komarudin Pertanyakan Efektivitas Aplikasi AESIA

Menurut Oce, yang pernah menjadi direktur Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM sistem proporsional terbuka bisa memicu adanya politik uang.

“Dalam sistem proporsional terbuka para caleg orientasinya adalah meraih suara sebanyak-banyaknya, maka berbagai intrik dilakukan termasuk melakukan praktik politik uang,” ujar dia.

“Maka banyak riset menyatakan bahwa politik uang di Indonesia sangatlah tinggi,” lanjut Oce.

Pemilu Biaya Tinggi

Untuk menjadi anggota DPR misalnya, seseorang bisa mengeluarkan uang rata-rata hingga Rp4 miliar dan bahkan ada yang menghabiskan sampai Rp20 miliar. Demikian juga untuk tingkat DPRD kabupaten maupun provinsi.

Biaya itu harus dikeluarkan caleg tersebut untuk mendanai berbagai kebutuhan kampanye agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya.

Dalam sistem terbuka ini, para caleg akan bertarung dengan caleg dari partai lain dan bahkan akan menghadapi rekan separtainya.

“Pemilu yang berbiaya mahal berkorelasi dengan tingginya tingkat korupsi di sebuah negara,” ujar dia.

Rumusnya sederhana, karena modal yang harus dikeluarkan caleg sangat mahal, maka ketika terpilih rentan melakukan korupsi mengembalikan modal biaya pemilu.

Baca Juga  Golkar Jabar Siapkan 1,4 Juta Saksi di Pemilu 2024

“Selain itu juga menyiapkan modal baru agar dapat terpilih di pemilu berikutnya,” paparnya.

Persoalan turunan yang ditimbulkan oleh sistem pemilu berbiaya mahal ini telah dirasakan selama ini dan hingga saat ini, persoalannya semakin akut, korupsi politik, dan politik uang semakin merongrong institusi demokrasi.

Rekrutmen dengan Merit System

“Sementara sistem proporsional tertutup menyisakan masalah demokratisasi di tingkat partai, khususnya berkaitan dengan rekrutmen politik,” ujarnya.

Oleh karena itu, tambah dia, apabila nanti Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sistem proporsional tertutup (mencoblos partai) kembali diterapkan, maka partai-partai harus memberikan jaminan bahwa rekrutmen caleg dilakukan berdasarkan merit system dengan mengajukan kader-kader berkualitas, tidak hanya berdasarkan popularitas semata.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyebutkan ada kemungkinan pemungutan suara Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai, bukan caleg.

“Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup,” kata Hasyim dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/12).

 

banner 325x300