EkonomiHeadline

HIPMI: Tahun Politik akan Gairahkan Pelaku UMKM 

270
×

HIPMI: Tahun Politik akan Gairahkan Pelaku UMKM 

Share this article
UMKM
UMKM

G24NEWS.TV, JAKARTA – Tahun politik membawa berkah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena meningkatkan konsumsi sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi, ujar Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari.

Buchari mengatakan Hipmi berupaya menguatkan kalangan pelaku UMKM menghadapi tantangan ekonomi pada 2023.  Karena itu, UMKM harus naik kelas dan pengusaha baru harus terus lahir.

“Ada juga instrumen lain agar Indonesia kuat menghadapi ketidakpastian global. Secara teori, suatu negara dikatakan maju jika memiliki 12 persen pengusaha dari total populasinya. Sementara di Indonesia hanya 3,5 persen,” kata Akbar.

Akbar akan berupaya menjadikan setiap provinsi maupun kabupaten dan kota menjadi tempat yang ramah investasi dan kegiatan usaha, baik dari perizinan, permodalan, hingga pemasaran.

Baca Juga  Wamendag Sebut IA-CEPA Mudahkan Industri Indonesia

“Ini yang akan kami ciptakan, pengusaha tangguh, ekosistem, dan iklimnya. Sehingga teman-teman bisa merasakan manfaat berada di Hipmi. Pastinya melahirkan pengusaha baru yang tangguh,” ujar Akbar.

Pada kesempatan itu, Akbar menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo berpesan agar dalam rangka penguatan ekonomi, dibutuhkan kolaborasi untuk mengkapitalisasi kemampuan pengusaha.

Kemudian, digitalisasi dunia usaha perlu didorong, khususnya UMKM agar bisa beradaptasi dengan perubahan zaman.

Namun, dia mengakui, Hipmi tidak bisa berjalan sendiri, sehingga akan berkolaborasi bersama pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategi.

Baca Juga  Menko Airlangga Tegaskan Keberlanjutan Peran UMKM Sangat Penting

“BUMN harus didorong untuk keberpihakan kepada pengusaha muda seperti Hipmi dalam bentuk kolaborasi. Sehingga BUMN dan pengusaha-pengusaha muda tumbuh bersama,” harap Akbar.

Menurut Akbar, BUMN juga akan berkolaborasi dengan Hipmi.   Instrumennya, bagi pengusaha lokal yang bisnis intinya berkaitan dengan BUMN, dapat dibentuk semacam Joint Operation (JO) alias kerja sama operasi atau Kerja Sama Operasi (KSO).

“Sampai saat ini memang sebatas gentleman’s agreement. Kami butuh konkretnya. Artinya, kolaborasi yang diwacanakan Pemerintah bisa terealisasi melalui BUMN,” kata Akbar.

 

banner 325x300