HeadlineNasional

Guru Besar Hukum: Perppu Jalankan Putusan MK untuk Pertahankan UU Cipta Kerja

249
×

Guru Besar Hukum: Perppu Jalankan Putusan MK untuk Pertahankan UU Cipta Kerja

Share this article
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Profesor Aidul Fitriciada Azhari
prof-aidul-fitri-

G24NEWS.TV, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) justru menyelamatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan agar pembuat kebijakan mempertahankan UU Cipta Kerja, ujar Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Profesor Aidul Fitriciada Azhari mengatakan putusan MK yang menyebut bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sebenarnya mengandung amanat untuk mempertahankan UU tersebut berdasarkan tujuan strategisnya.

“Ini karena mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan aturan yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan,” kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/1) dikutip dari Antara.

Baca Juga  Atasi Kekosongan Hukum, Perppu Cipta Kerja Rasional dan Konstitusional

MK kata dia di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya undang-undang. Tujuan UU Cipta Kerja di antaranya adalah mempermudah pendirian usaha di Indonesia sehingga bisa menyerap lebih banyak angkatan kerja.

“Saya rasa (Perppu) menyelamatkan UU Cipta Kerja karena sudah diamanatkan oleh keputusan MK yaitu perbaikan selama 2 tahun untuk mempertahankan nilai-nilai strategis, tujuan strategis dari Undang-undang Ciptaker ini,” kata dia.

Dia mengatakan sebenarnya Undang-undang Cipta Kerja merupakan amanat MK sendiri. Hanya saja, UU tersebut harus memenuhi syarat pembentukan undang-undang dan hal itu harus dipenuhi usai terbitnya putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 yakni dengan memperbaiki dari UU tersebut.

Baca Juga  Jelang Natal dan Tahun Baru, 31 Jalur Rute Penerbangan Riau dan Papua Beroperasi Kembali

“Nah permasalahannya DPR belum menunjukkan kinerja untuk menyelesaikan kewajiban membuat memperbaiki Undang-undang Cipta Kerja ini. Itu diambil alih oleh presiden,” kata dia.

Langkah yang diambil Presiden Jokowi itu, menurut Aidul, lebih baik jika dibandingkan membiarkan proses berjalan begitu saja tanpa kejelasan dari DPR.

“Sementara situasi DPR juga menghadapi tahun politik yang membuat pecah konsentrasi antara pemilu dan kewajiban legislatifnya, maka tidak ada pilihan, bagi Pak Jokowi untuk membuat perppu ini,” ujarnya.

 

 

banner 325x300