G24NEWS.TV, JAKARTA — Partai Golkar Jambi mendukung pembangunan jalan tol Trans Sumatera Betung-Jambi yang akan mengatasi problem isolasi dan memudahkan pengangkutan logistik di provinsi ini, ujar Wakil Ketua DPRD Jambi Pinto Jayanegara.
Menurut Pinto, jalan tol Betung-Jambi ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan logistik di kawasan ini. Sejak lama, tutur Pinto, Provinsi Jambi belum menjadi fokus pemerintah pusat dalam pembangunan transportasi dan infrastruktur nasional.
Jambi jauh tertinggal dibanding kawasan lain dalam hal infrastruktur jalan. Karena itu, jika Jambi dan Riau tidak tersambung oleh tol Trans Sumatera, provinsi ini akan tetap terisolasi dan termarjinalisasi.
“Tentunya tol ini menjadi harapan besar kita, karena ini adalah salah satu bentuk perhatian strategis pak presiden kepada Provinsi Jambi dalam rangka percepatan ekonomi dan logistik,” kata Pinto Jayanegara, yang berasal dari Fraksi Partai Golkar ini.
Pada Maret 2023 lalu, harian Kompas melaporkan proses pembebasan lahan pembangunan jalan tol Jambi-Betung I sudah mencapai 80 persen.
Presiden Joko Widodo sendiri memastikan jalan tol pertama di Jambi sepanjang 190 kilometer ini akan bisa dilalui pada 2024.
Ruas jalan tol dari Betung hingga Jambi ini (Tol Betung – Tempino – Jambi) akan menjadi penghubung dari Jambi ke jalur backbone Sumatera Selatan, yakni tol yang menghubungkan Pelabuhan Bakauheni hingga Palembang.
Proyek ini membutuhkan dana sebesar Rp22,45 triliun.
“Dalam pengerjaannya kita harapkan tidak ditemukan hambatan yang membuat pembangunan tol ini menjadi lambat sehingga selesai pada 2024 sesuai target,” ujar Pinto.
melalui pembangunan jalan tol di Jambi, masyarakat dapat memperoleh dampak positif seperti lancarnya distribusi logistik kebutuhan masyarakat baik komoditas maupun pangan.
“Sehingga bisa memberikan efek yang baik bagi perputaran ekonomi masyarakat maupun pendapatan daerah Provinsi Jambi.” pungkasnya.
Maret lalu, harian Kompas melaporkan pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera Jambi-Betung I kini mencapai 80 persen. Proyek ini masih harus membebaskan lahan milik 300 warga pada enam desa di Kabupaten Muaro Jambi.
