Daerah

Golkar DIY Siap Lawan MK Jika Putuskan Pemilu Tertutup

209
×

Golkar DIY Siap Lawan MK Jika Putuskan Pemilu Tertutup

Share this article

G24NEWS.TV, JAKARTA –  Partai Golkar daerah siap lawan MK atau Mahkamah Konstitusi jika nantinya mengeluarkan putusan soal sistem Pemilu tertutup pada 2024.

Hal ini menyikapi soal isu yang dihembuskan oleh Denny Indrayana jika MK akan segera memutuskan sistem proporsional tertutup.

“Perlawanan tidak hanya melalui jalur hukum tetapi juga perlawanan politik,” kata Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman seperti dikutip, Rabu (30/5/2023).

Dia menegaskan seluruh kader Golkar DIY akan mendukung langkah DPP Golkar untuk melawan secara hukum jika MK benar-benar memutuskan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

“Golkar DIY mendukung sepenuhnya sikap dari DPP dalam menyikapi keputusan MK, jika diputuskan sistem Pemilu 2024 proporsional tertutup,” ujarnya.

Gandung meminta kepada para hakim MK untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga ke depannya MK tidak dicap sebagai lembaga politik yang mengakomodir pesanan pihak tertentu.

Baca Juga  DPR Pastikan Persiapan Liburan Natal dan Tahun Baru 2023 Siap 100 Persen

“Saya yakin MK profesional dan akan memutuskan dengan bijak. Saya khawatir jika keputusannya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat luas akan dicap sebagai lembaga tukang,” urai Gandung.

“Lembaga tukang ini adalah lembaga yang membuat keputusan berdasarkan pesanan. Jangan sampai hal ini terjadi,” imbuh Gandung.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Yudikatif yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi [Hakim Konstitusi] berjumlah maksimal sebanyak 9 orang,dengan sistem 3 orang diajukan oleh DPR,3 orang diajukan oleh Presiden,dan 3 orang diajukan oleh MA dengan penetapan presiden.

Baca Juga  Ketua DPD Golkar Muaro Jambi Dorong Gaji Da'i Segera Dibayar

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Email: DharmaSastronegoro@G24.News
Editor: Lala Lala

banner 325x300