G24NEWS.TV, PEKANBARU — Golkar adalah partai sentris atau partai tengah dalam peta politik Indonesia, ujar Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa.
Partai tengah, menurut Erwin Aksa adalah partai yang menerima atau menjaga keseimbangan di tengah masyarakat.
“Partai Golkar terus berusaha menjaga keseimbangan. Yaitu posisi politik yang seimbang antara tingkat egalitarianisme dan tingkat hierarki sosial tertentu,” ujar Erwin saat memberikan materi pada Rakernis Pemenangan Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, Sabtu (21/1).
Partai tengah menurut Erwin juga tidak menginginkan adanya perubahan yang bisa menggeser politik masyarakat pada ekstrim kanan maupun ekstrim kiri.
Ekrem kanan dipengaruhi oleh ide-ide konservatisme, liberalisme atau kelompok kanan agama. Sedangkan kelompok ekstrim kiri adalah kelompok yang sangat menjunjung tinggi egalitarianisme dan kontrol kuat negara atas aset-aset ekonomi.
Di tengah perbedaan ekstrem tersebut, Partai Golkar sebagai partai tengah bisa disebut sebagai gerakan politik modern yang mencoba mendamaikan politik sayap kanan dan sayap kiri.
Ide ini menurut Erwin muncul karena Partai Golkar dalam sejarahnya selalu menganut Pancasila dan nilai persatuan serta kesatuan NKRI dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. “Termasuk gerakan untuk menyatukan kelompok kiri dan kanan,” ujar Erwin.
Menurut Erwin, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyimpulkan konsep sentrisme partai dengan ungkapan, “Living no one behind (tidak ada yang tertinggal di belakang) untuk kesejahteraan rakyat, tanpa membedakan siapa mereka, di mana mereka berada. Partai Golkar adalah partai yang merangkul dan membangun untuk semua, demi terciptanya pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat.”
Menurut Erwin dengan konsep seperti ini Partai Golkar juga berhasil mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga mendapatkan penerimaan yang tinggi dari masyarakat.
Sejauh ini penerimaan masyarakat atas kinerja Presiden Jokowi cenderung tinggi. Dari Survei yang dilakukan sebanyak 59,8 persen responden cenderung puas atas kinerja Presiden Jokowi dan hanya 32,9 persen yang kurang puas.
Sebagian dari mereka juga menginginkan agar Kebijakan Presiden Jokowi dilanjutkan namun sebagian lagi ingin agar ada Kebijakan yang baru.
“Masyarakat cenderung puas dengan kinerja pemerintahan, namun siap untuk untuk dipimpin oleh tokoh baru,” ujar dia.
“ Selain itu masyarakat masih tetap pada konstitusi yang membatasi periodisasi atau masa jabatan presiden dua periode.”
