G24NEWS.TV, JAKARTA – Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2023 atau biaya yang ditanggung masing-masing calon jamaah sebesar Rp49,8 juta.
Angka ini setara dengan 55,3 persen total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 sebesar Rp90.050.637. Sedangkan sisanya akan ditanggung oleh nilai manfaat dana haji yang kelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar rata-rata Rp40,2 juta 44,7 persen.
Ketua Panitia Kerja Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan setelah angka ini disepakati akan dilakukan segera rapat kerja antara komisinya dengan Kementerian Agama. “Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8.090.360.327.213,67 atau Rp8,09 triliun,” ujar Marwan pada wartawan, Rabu (15/2).
Nilai kesepakatan ini lebih rendah dari Bipih 2023 usulan pemerintah sebesar 69,2 juta dari total BPIH sebesar Rp98,8 juta.
Bipih 2023 terdiri dari biaya penerbangan, biaya hidup, dan sebagian biaya paket layanan. Kemudian, biaya dari nilai manfaat sebesar Rp40,2 juta digunakan untuk akomodasi, konsumsi, transportasi.
Sedangkan para calon calon jamaah haji lunas tunda 2020 yang akan diberangkatkan pada 2023 tidak dibebani biaya tambahan pelunasan. Jumlahnya sebanyak 84.609 orang.
Sedangkan untuk calon jamaah lunas tunda 2022 sebanyak 9.864 orang yang diberangkatkan tahun ini mendapat tambahan biaya pelunasan sebesar Rp9,4 juta.
“Sementara calon jamaah tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebanyak 106.590 orang dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp23,5 juta,” ujar dia.
Sementara itu masa tinggal jamaah haji di Arab Saudi selama 40 hari. Jatah makan di Madinah sebanyak 18 kali dan di Mekkah 44 kali.
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengatakan ini bukan persentase biaya haji yang ditanggung oleh dana nilai manfaat dana haji. Sebelumnya nilai manfaat pernah menanggung persentase hingga 64 persen saat ibadah haji 2022, karena kenaikan biaya masyair yang tiba-tiba dari pemerintah Arab Saudi.
Biaya masyair adalah biaya untuk prosesi ibadah haji selama di Arafah, Mina, dan Muzdalifah selama empat hari. Biaya itu ditetapkan sepenuhnya oleh Arab Saudi sebagai penyelenggara ibadah haji. Dengan membayar biaya Masyair, pemerintah Arab Saudi memberikan jasa berupa pelayanan bagi jamaah haji selama empat hari.
“Justru kita ingin menurunkan, tapi Bipih lebih besar dari nilai manfaat. Komposisinya kita dorong antara 55-45,” ujar Ace yang merupakan Ketua Partai Golkar Jawa Barat.
Dengan komposisi ini menurut Ace keberlanjutan pengelolaan dana haji masih terjamin. Karena selain menggunakan nilai manfaat tahun berjalan, masih ada nilai manfaat pada 2020 dan 2021 yang tidak terpakai karena ibadah haji tidak diselenggarakan. Total nilai manfaat dua tahun itu sebesar Rp15,2 triliun.
“Bahkan masih tersisa Rp13 triliun dari nilai manfaat yang tidak digunakan dan akan dipersiapkan untuk tahun depan,” ujar dia.
“Tapi kami tetap minta agar BPKH gunakan (nilai manfaat) itu, meskipun jangan semuanya karena itu disiapkan sebagai bantalan,” lanjut dia.
