Politik

Bawaslu Temukan Tujuh Kabupaten dan Kota di Papua yang Belum Selesai Coklit

216
×

Bawaslu Temukan Tujuh Kabupaten dan Kota di Papua yang Belum Selesai Coklit

Share this article
Bawaslu Imbau Pengawas Pemilu Berani Melaporkan Dugaan Pelanggaran
Bawaslu Harap Ruang Digital Bersih dari Politisasi SARA dan Disinformasi

G24NEWS.TV, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menemukan sebanyak tujuh kabupaten/kota di wilayah Papua yang belum selesai menjalani tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024. Tahapan coklit dilakukan secara langsung oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih).

“Terdapat wilayah yang belum selesai melakukan coklit. Hal ini terjadi di tujuh kabupaten/kota di wilayah Papua,” kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangan resmi, Jumat (17/3).

Adapun tujuh kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang terdiri atas 8 distrik dan 30 kampung, Kabupaten Keerom (3 distrik, 11 kampung), Kota Jayapura (2 distrik 4 kampung), Kabupaten Asmat (2 distrik, 7 kampung), Kabupaten Pegunungan Bintang (1 kampung), Kabupaten Dogiyai (5 distrik belum 100 persen), dan Kabupaten Sarmi (1 distrik, 7 kampung).

Lolly menuturkan, penyebab tidak selesainya coklit di tujuh kabupaten/kota itu adalah pelaksanaan coklit yang terlambat atau tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya, yakni dimulai pada 12 Februari 2023.

Untuk mengatasi hal tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengimbau pantarlih untuk tidak melakukan coklit melewati batas akhirnya 14 Maret 2023, sebelum ada surat keputusan KPU RI sebagai legalitas perpanjangan masa coklit.

Baca Juga  Bawaslu Akan Gandeng Media Petakan Kerawanan Pemilu

Lolly menjelaskan, terkait dengan kendala dalam tahapan coklit Pemilu 2024 itu diterbitkan oleh pihaknya, belum ada surat balasan dari KPU Provinsi Papua mengenai persoalan tersebut.

Selain menemukan tujuh kabupaten/kota di Papua yang belum selesai menjalani coklit, Bawaslu juga menemukan empat masalah lainnya. Pertama, Bawaslu menemukan pelaksanaan coklit dilakukan di luar kabupaten/kota domisili pemilih.

“Hal ini terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Kronologisnya, KPU kabupaten itu justru melakukan coklit di Kabupaten Nabire terhadap pemilih di 97 kampung se-Kabupaten Intan Jaya. Terkait hal tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melalui Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengimbau KPU Kabupaten Intan Jaya agar dapat mematuhi prosedur coklit,” ujar Lolly.

Setelah imbauan disampaikan, KPU Intan Jaya melakukan coklit terhadap 97 kampung bersama Bawaslu Intan Jaya. Hasilnya, KPU baru berhasil melaksanakan coklit di 7 kampung. Masalah selanjutnya adalah terdapat kesulitan coklit secara door to door di 3 area rawan.

Baca Juga  Masyarakat Diimbau Mewaspadai Penyebaran Berita Bohong

Tiga area rawan itu adalah coklit di apartemen; coklit terhadap pemilih yang sedang menjalani hukuman adat berupa diasingkan seperti yang terjadi di Bangli dan Karangasem, Bali; dan coklit di wilayah perbatasan seperti di Kuburaya, Kalimantan Barat.

“Terakhir, ada pula masalah pemilih tidak dikenali. Pemilih yang tidak dikenali secara signikan ini terjadi di Tuban, Jawa Timur. Pantarlih di TPS 23, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, tidak dapat menemukan nama-nama pemilih yang tercantum pada form model A-daftar pemilih,” katanya.

Adapun pengawasan terhadap tahapan coklit itu dilakukan Bawaslu sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023. Pengawasan dilakukan guna memastikan pelaksanaan coklit sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan mampu menghasilkan data pemilih di Pemilu 2024 yang akurat.*

Email: NyomanAdikusuma@G24.News
Editor: Lala Lala

banner 325x300