Daerah

Bakumham Partai Golkar Badung Terus Perjuangkan Hak Pekerja

228
×

Bakumham Partai Golkar Badung Terus Perjuangkan Hak Pekerja

Share this article
Bakumham Badung, Bali perjuangkan hak-hak pekerja
Bakumham Badung, Bali perjuangkan hak-hak pekerja. (kabargolkar)

G24NEWS.TV, JAKARTA — Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakuham) Partai Golkar Kabupaten Badung, membentuk beberapa tim advokasi untuk menangani masalah-masalah tenaga kerja di Bali. Pembentukan tim ini adalah tindak lanjut dari permohonan dari Serikat Pekerja Bali yang tidak mendapatkan hak-haknya. 

Ketua Bakumham Golkar Badung I Gusti Putu Suwena mengatakan ini adalah langkah nyata partai untuk membantu masyarakat yang dilanda kesulitan masyarakat. Tim advokasi, menurut dia bekerja tanpa kenal lelah mencari keadilan bagi para pekerja sektor jasa di Bali yang belum mendapatkan haknya. 

“Ini adalah bentuk pengabdian partai pada konstituen. Kita harus membantu masalah-masalah yang dihadapi rakyat,” ujar dia dalam sebuah pernyataan. 

Baca Juga  Isu Reshuffle, Golkar: Semua Menteri Harus Fokus, Jangan Main Dua Kaki 

Masalah yang ditangani adalah 27 orang yang belum mendapatkan hak. Seorang pensiunan dan 26 orang lagi adalah karyawan yang terkena kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PKH) namun belum mendapatkan hak-haknya.

Sekretaris Bakumham Partai Golkar Badung, Dewa Ketut Budiadnya mengatakan pihaknya sudah mendaftarkan perkara tersebut pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) PN Denpasar. 

I Wayan Suyasa, Ketua DPD Golkar Badung menyampaikan kepada tim Advokasi Bakumham untuk segera menindaklanjuti dan menuntaskan masalah tersebut sampai selesai.

“Dampingi para pekerja dalam proses hukum sampai tuntas,” ujar Wayan Suyasa.  

Baca Juga  Warga Jakarta Utara Darurat Air Bersih,Solusi Pemerintah Mana?

I Ketut Murah sebagai perwakilan dari serikat pekerja Bali berharap kepada Bakumham Golkar Badung supaya menemukan solusi.

Kasus ini bermula dari kasus PHK dan pembayaran dana pensiun  karyawan PT Wina Graha Abadi pemilik Wina Holiday Villa. Sebanyak 72 dari 98 karyawan sudah menerima skema pesangon yang diberikan oleh manajemen. Sementara 26 lainnya belum bersedia menerima. 

Pihak-pihak terkait sudah mencoba menyelesaikan perselisihan ini dengan beberapa kali mediasi, namun selalu berakhir buntu. Perusahaan mengaku tidak sanggup membayar pesangon yang diminta para karyawan, sedangkan para pekerja tidak bersedia menerima nominal yang diajukan. 

  

 

banner 325x300