G24NEWS.TV, JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda menjelaskan bahaya politik identitas apabila digunakan sebagai sarana untuk meraih dukungan pada Pemilu 2024 mendatang.
Menurutnya, bahaya politisasi identitas yang dimaksud seperti adanya kekerasan atau kerusuhan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Selain itu, kata dia, adanya penolakan terhadap calon dengan latar belakang etnis, suku, dan agama tertentu.
“Ini adalah beberapa indikator bahayanya politik identitas dan sering terjadi pada saat kampanye oleh peserta pemilu,” ujarnya.
Untuk menangani hal itu, kata dia, Bawaslu memiliki beberapa strategi pengawasan dengan metode gotong-royong baik dengan pihak pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya sehingga bisa menjauhi politik identitas. Alasannya, ungkap Herwyn, Bawaslu tidak bisa sendiri dalam melakukan kerja-kerja pengawasan.
Dia menyebutkan beberapa strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan gotong politik SARA. Misalnya, lanjut dia, mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa baik cetak, elektronik maupun media sosial.
“Itu beberapa pelaksanaan gotong-royong pengawasan politik SARA dalam Pemilu,” kata Herwyn.
Hingga saat ini, ujar dia, Bawaslu telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas, seperti bekerja sama dengan BNPT.
Kemudian, lanjutnya, dalam hal masyarakat dia menambahkan, Bawaslu juga telah melakukan pendidikan tidak hanya soal pengawasan pemilu, tapi juga pencegahan.
“Oleh karena itu, harapan Bawaslu, semua pihak dapat membantu melakukan kerja pengawasan,” tegasnya.
Email: DharmaSastronegoro@G24.News
Editor: Lala Lala
