G24NEWS.TV, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebut partainya terus berupaya menyelesaikan problem daya saing dan lapangan kerja termasuk untuk menghadapi era ekonomi digital.
Airlangga menjelaskan komposisi pekerjaan di masa mendatang akan berubah, antara lain transisi melalui ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Transformasi digital telah terjadi dan tidak dapat dihindari.
“Di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, pemerintah, pelaku industri, dan elemen masyarakat mempersiapkan pekerja agar memiliki kemampuan, keterampilan dan daya saing untuk menjawab tuntutan pekerjaan masa kini dan masa mendatang,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (10/10/2022).
“Salah satu program adalah kartu pra kerja. Di tahun 2022 telah memberi manfaat bagi 3,46 juta orang. Ini tentunya untuk peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja, skilling, re-skilling dan upskilling,” lanjut Airlangga Hartarto.
Menurut dia, Partai Golkar selalu proaktif mendengarkan dan mencari tahu hal yang menjadi aspirasi masyarakat, sebagian tantangan yang didengar dari masyarakat adalah soal lapangan kerja.
“Berbagai survei, persoalan lapangan kerja muncul di rangking teratas dan ini menjadi tugas dari partai politik, termasuk Partai Golkar,” sambung dia.
Airlangga juga menyampaikan persoalan daya saing pekerja membutuhkan solusi bersama dari berbagai pihak. Masalah keterampilan dan daya saing pekerja juga menjadi sorotan dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu dicarikan solusi bersama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
“Tema daya saing pekerja Indonesia dalam diskusi publik ini saya sambut baik sekaligus menjadi perhatian khusus dari Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Bersatu,” jelas Airlangga.
Ketua Dewan Kehormatan Golkar Institute ini meminta agar lulusan pendidikan Golkar Institute turut menawarkan dan memberikan solusi terhadap persoalan daya saing pekerja.
Dia pun bangga Golkar konsisten menjadi partai yang meningkatkan kapasitas politisi muda agar memiliki kemampuan kepemimpinan, pemahaman ekonomi, kefasihan politik dan juga mengerti bagaimana public policy bisa dibangun dan disosialisasikan ke masyarakat.
