EkonomiHeadline

Airlangga Hartarto: Perppu Cipta Kerja Berikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan  

211
×

Airlangga Hartarto: Perppu Cipta Kerja Berikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan  

Share this article
Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. (Foto Ekon)

G24NEWS.TV, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Perppu No 2/2022 memberikan jaminan kesejahteraan bagi para pekerja, terutama para korban PHK dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Menurut Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, setiap pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan upah selama maksimal enam bulan dan akan mengikuti program pelatihan retraining dan reskilling.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini diatur dalam Pasal 46 A “Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan.”

Pada Pasal 46 D ayat (2) dijelaskan bahwa, “Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah.”

Menurut Airlangga pemerintah diberi kewenangan untuk memperbaiki UU Ciptakerja hingga November 2023, namun kondisi global mulai dari perang hingga perubahan iklim membuat pemerintah segera menerbitkan Perppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja, ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Perpu ini kan kelanjutan daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh MK diamanatkan untuk dilakukan perbaikan sampai dengan November 2023,” ujar Airlangga Hartarto dalam sebuah wawancara dengan BeritaSatu.

Baca Juga  Ini Suara Partai Golkar Soal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

“Namun kita ketahui bahwa saat sekarang ini kan dunia menghadapi ketidakpastian, baik itu dari segi perang yang belum usai, kemudian pengaruh dari climate change dan bencana, kemudian krisis baik itu di sektor pangan, di sektor energi, maupun di sektor keuangan,” lanjut dia.

Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar mengatakan berbagai lembaga internasional memprediksi kondisi perekonomian tahun 2023 akan diliputi dengan ketidakpastian yang tinggi.

“Perlu adalah langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian tersebut dan sekaligus untuk menjamin terciptanya kepastian hukum,” ujar dia.

Suasana Pabrik
Suasana Pabrik. Perppu 2/2022 juga diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum pada para investor. (Foto file – Anadolu Agency)

Menurut Airlangga, Perppu Cipta Kerja adalah upaya mencapai target investasi sebesar Rp1.400 triliun pada 2023. Karena itu Perppu No 2/2022 yang juga telah dikonsultasikan dengan DPR ini bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong penambahan lapangan pekerjaan.

Baca Juga  Airlangga Hartarto: Kita Harus Hindari “Negara Skenario Terburuk”

“Tentu, yang namanya job market itu ada supply demand. Demand side-nya itu dari investasi,” kata Airlangga.

“Tentu investor itu butuh kepastian hukum, dan kepastian hukum itu dihadirkan oleh Perpu Cipta Kerja. Jadi, kalau kepastian hukumnya harus menunggu, maka investor akan wait and see,” ujar dia.

“Nah wait and see ini tidak diperlukan. Karena kalau wait and see dilakukan, maka satu pihak PHK-nya real, tapi lapangan kerjanya menggantung. Nah ini kita mau mencocokkan,” lanjut dia.

Menurut Airlangga Hartarto, situasi ekonomi yang tidak normal saat ini memerlukan kemudahan dan iklim berusaha yang lebih baik agar bisa menggerakkan perekonomian.

Dengan demikian, melalui Perpu Cipta Kerja diharapkan investor domestik akan dapat melakukan ekspansi usaha serta UMKM akan terus melanjutkan usaha.

Selain itu, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan juga telah memperpanjang restrukturisasi kredit bagi UMKM hingga bulan Maret tahun 2024.

 

banner 325x300