Ekonomi

Airlangga Hartarto: Pemerintah Susun Skema Pembiayaan Pembangunan Libatkan Investor Swasta

111
×

Airlangga Hartarto: Pemerintah Susun Skema Pembiayaan Pembangunan Libatkan Investor Swasta

Share this article
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Malam Apresiasi Sewindu PSN di Jakarta, Jumat (24/11/2023). Foto: Kemenko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Malam Apresiasi Sewindu PSN di Jakarta, Jumat (24/11/2023). Foto: Kemenko Perekonomian

G24NEWS.TV, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah telah menyusun rancangan peraturan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur publik yang melibatkan investor swasta.

Di mengatakan untuk mempercepat pembangunan berbagai PSN itu diperlukan investasi yang tidak sedikit dan tidak dapat bergantung hanya pada APBN atau APBD saja.

“Saat ini, Pemerintah telah menyusun rancangan peraturan skema pembiayaan non APBN seperti Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme) dan Land Value Capture untuk menyongsong investasi infrastruktur di masa depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Malam Apresiasi Sewindu PSN di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Pada 2035 mendatang, Indonesia diproyeksikan akan mulai menikmati puncak bonus demografi dan Indonesia telah menargetkan pencapaian pendapatan per kapita setara dengan negara maju sekitar USD23.000 hingga USD30.000 pada 2045.

Baca Juga  Airlangga Hartarto Berangkatkan 2.000 Angkatan Kerja Magang ke Jepang

Bonus Demografi

Perjalanan menuju bonus demografi tentunya beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menjadi 60% dari total populasi.

Dalam 8 tahun terakhir ini terdapat 173 PSN yang telah dioperasikan dengan nilai investasi mencapai Rp1.442,3 triliun.

Proyek infrastruktur yang telah terealisasi akan berdampak signifikan menciptakan konektivitas kuat, sehingga mampu mengalirkan perekonomian dari pusat ke daerah, dan menghasilkan efek positif yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Kita perlu mempertahankan momentum ini dan melanjutkan PSN,” imbuh Menko Airlangga.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berperan sebagai unit koordinasi penyelesaian semua PSN di Indonesia, saat ini sedang berproses menyusun kajian tentang dampak ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan infrastruktur PSN serta pengaruhnya terhadap kemandirian berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga  Ketum Golkar: Elektabilitas Prabowo-Gibran di Jateng Tunjukkan Tren Positif

Selain itu, telah dirilis juga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar PSN, yang saat ini mencakup 204 proyek dan 13 program.

Beralih kembali kepada pembangunan infrastruktur, ke depannya infrastruktur digital akan menjadi salah satu fokus utama.

Potensi ekonomi digital ASEAN diperkirakan memiliki nilai USD330 miliar pada 2025 dan akan meningkat hingga US$1 triliun pada 2030, di mana sepertiganya berasal dari Indonesia.

Angka tersebut bahkan akan meningkat dengan adanya skema Digital Economic Agreement Framework (DEFA).

Email: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala

banner 325x300