G24NEWS.TV, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kinerja dan program Kementerian Perekonomian RI dari segi anggaran tercatat sangat baik.
Hal itu telah dibuktikan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2008 hingga kini.
Opini WTP diberikan oleh BPK untuk laporan keuangan selama 15 tahun terakhir secara berturut-turut.
Hal ini disampaikan, Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Golkar, saat menghadiri undangan rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pekan ini, seperti dilansir dari akun resmi golkar_indonesia.
Pada saat itu, hadir juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.
Utamakan Tata Kelola yang Baik
Sebelumnya, Airlangga mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk selalu mengedepankan tata kelola yang baik atau good governance dalam pelaksanaaan anggaran.
Hal tersebut dilakukan agar secara akuntabel dapat berdampak positif untuk mendorong penguatan pemulihan ekonomi nasional.
Opini WTP dapat diartikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian telah disajikan dengan wajar.
Khususnya mencakup empat hal, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan kecukupan pengungkapan.
Serta, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Opini WTP di Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian adalah standar wajib yang harus dilaksanakan terus menerus agar pengawasan internal lebih baik.
“Saya menyambut baik catatan-catatan tersebut karena ini untuk kebaikan peningkatan tata kelola di Kemenko Perekonomian serta PMO Kartu Prakerja,” kata Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan bahwa terhadap seluruh hasil audit laporan keuangan dan anggaran oleh BPK.
Terutama Program Kartu Prakerja, akan terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja.
“Ini salah satu program yang anggarannya tidak lewat Kementerian, tidak Provinsi atau Kabupaten, tetapi langsung dari ke e-wallet peserta”.
“Itu salah satu terobosan yang berbagai negara juga belum melakukan”.
“Sehingga dari UNESCO, UNDP, juga dari World Bank ingin program ini direplikasi untuk negara lain,” pungkas Menko Airlangga.
Email penulis: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala
