EkonomiHeadline

Airlangga Hartanto: Tujuan UU Cipta Kerja untuk Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan

230
×

Airlangga Hartanto: Tujuan UU Cipta Kerja untuk Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan

Share this article
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melayani doorstep oleh wartawan seusai Rapat Paripurna Pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang Undang
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan seusai Rapat Paripurna Pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang Undang di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Foto: Kemenko Perekonomian

G24NEWS.TV, JAKARTA — Perppu Cipta Kerja yang baru disahkan DPR menjadi Undang Undang merupakan salah satu langkah mitigasi dari dampak dari krisis global dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha di dalam negeri.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penerbitan UU Cipta Kerja merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk tidak akan pernah berhenti bekerja dan melakukan berbagai langkah nyata untuk mendorong pembangunan negara Indonesia, demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan.

Perppu Cipta Kerja mencegah persoalan menjadi luas dan kerentanan perekonomian global yang berdampak kepada perekonomian nasional, tentunya perlu kita hindari,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Rapat Paripurna DPR RI.

Pada kesempatan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden Joko Widodo menyampaikan pendapat akhir Pemerintah terhadap RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, di Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Dia mengatakan UU Cipta Kerja diharapkan bermanfaat besar untuk memitigasi dampak dinamika perekonomian.

Baca Juga  Wawancara Eksklusif Menpora Dito Ariotedjo: Terjun ke Politik Bisa Bantu Lebih Banyak Orang

Dia mengatakan berbagai pandangan, tanggapan dan masukan yang konstruktif, dari semua Fraksi di DPR RI akan menjadi masukan dan catatan penting bagi Pemerintah untuk terus melakukan perbaikan ke depan.

“Pemerintah sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPR RI, juga ucapan terima kasih pada pimpinan Baleg, para ketua fraksi dan ketua panja,” tutur Menko Airlangga.

Omnibus Law Cipta Kerja Pelaksanaan Konstitusi

Lebih jauh, Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang Undang merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945.

Baca Juga  Mesin Partai dan Tokoh Under Fourty Diminta Menangkan Prabowo Subianto

Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut juga dibatasi di mana Perppu harus diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

“Dengan demikian subyektifitas Presiden dalam menetapkan Perpu akan dinilai secara obyektif oleh DPR RI untuk dapat ditetapkan menjadi Undang Undang,” terangnya.

Penjelasan Pemerintah terkait latar belakang penetapan Perpu Cipta Kerja telah didalami dalam Rapat Panja DPR RI yang menjadi bahan pertimbangan Fraksi-Fraksi untuk dapat menyetujui atau tidak menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU.*

Penulis: Nyoman Adiikusuma
Editor: Lala Lala

banner 325x300