Ekonomi

Agus Gumiwang Kartasasmita: Kebijakan Strategis Pemerintah Perkuat Industri Manufaktur Indonesia

60
×

Agus Gumiwang Kartasasmita: Kebijakan Strategis Pemerintah Perkuat Industri Manufaktur Indonesia

Share this article
Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua DPP Golkar Bidang Perekonomian. Foto: Ist
Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua DPP Golkar Bidang Perekonomian. Foto: Ist

G24NEWS.TV, JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kebijakan strategis Pemerintah telah memperkuat industri manufaktur Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar ini menyebutkan kinerja industri manufaktur nasional tercermin dari capaian positif Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global, pada Desember berada di posisi 52,2 atau naik 0,5 poin dibanding November yang menempati level 51,7.

“Alhamdulillah, PMI Manufaktur Indonesia tetap berada dalam fase ekspansi selama 28 bulan berturut-turut. Capaian ini hanya Indonesia dan India yang mampu mempertahankan level di atas 50 poin selama lebih dari 25 bulan. Kinerja baik ini tentu harus kita jaga dan tingkatkan,” ujar Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Baca Juga  KPPU Tetapkan 7 Perusahaan Terbukti Bersalah Hambat Persaingan Usaha Minyak Goreng. Ini Daftar Namanya!

Agus mengemukakan, kondisi sektor manufaktur di Indonesia terus membaik lantaran juga didukung dari beragam kebijakan strategis pemerintah yang telah berjalan secara on the right track.

“Laju industri manufaktur kita bisa lebih cepat di akhir tahun 2023. Kami juga optimistis di tahun 2024 bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.

Harga Gas Bumi Tertentu

Namun, Agus mengaku, terdapat kebijakan yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan sektor industri, antara lain penerapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Masih banyak perusahaan industri yang belum menerima manfaat harga gas USD6 per MMBTU.

“Pada tahun 2023, hanya 76,95 persen di Jawa bagian barat atau hanya sekitar 939,4 BBTUD dibayar dengan harga USD 6,5 per MMBTU, sisanya harus dibayar dengan harga normal sebesar USD 9,12 per MMBTU,” sebutnya.

Baca Juga  Ratusan Pencari Kerja Walk In Interview MAP Fashion di Jakarta Jadi Viral

Tak hanya itu, dalam pelaksanaannya masih banyak sektor industri yang memperoleh volume gas lebih rendah atau tidak sesuai dengan jumlah yang sudah menjadi kontrak antara industri dan pihak penyedia.

“Kebijakan HGBT memang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang kami inginkan, jauh dari ideal di mata kami. Oleh karenanya, carut marut terkait HGBT ini tentu mengurangi daya saing industri kita,” paparnya.

Menperin menambahkan, kebijakan lainnya yang dibutuhkan adalah pengendalian impor. Pihaknya meyakini, PMI bisa jauh lebih tinggi apabila pelaksanaan HGBT dan pengendalian impor berjalan baik.

Email: Nyomanadikusuma@G24 News
Editor: Lala Lala

banner 325x300