G24NEWS.TV, JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Ade Ginanjar meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan dana bantuan desa secara langsung tanpa perantara.
Perantara yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten ataupun Pemerintah Kecamatan. Artinya, dana desa disalurkan langsung dari Pemerintah Provinsi ke desa. Sehingga, penyaluran dana jadi lebih efisien karena memangkas birokrasi.
Dana itu, jelasnya, akan sangat membantu desa-desa untuk merealisasikan Desa Juara, seperti yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat.
Seperti yang diketahui, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah menjalankan program pembangunan desa dengan nama Desa Juara.
Desa Juara didesain terkonsentrasi pada tiga pilar pembangunan, yaitu One Village One Company (OVOC) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa digital, dan infrastruktur gerbang desa.
Desa Juara harus bisa menyeimbangkan kebutuhan rakyat di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu juga, termasuk keamanan dan ketertiban, lembaga kemasyarakatan, pemerintahan, serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
Program ini menjadi arah pembangunan desa dan diharapkan dapat dipenuhi semua desa di Jawa Barat secara bertahap dari waktu ke waktu.
“Memang di provinsi ini (Jawa Barat) ada slogan Desa Juara. Jadi, Desa Juara ini kan maksud dan tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Ade Ginanjar.
Ade Ginanjar Dorong Pembangunan Desa Wisata
Ade juga mengatakan Pemerintah Provinsi perlu mendorong agar desa-desa ini bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan membangun desa wisata. Selain desa wisata, jelasnya, dengan bantuan yang disalurkan, masyarakat bisa menggali dan menggunakan potensi yang dimiliki masyarakat untuk kegiatan ekonomi.
Dana itu, tambahnya lagi, dapat juga digunakan untuk membangun infrastruktur dan sarana prasarana publik yang dapat langsung dimanfaatkan masyarakat.
“Jadi, dana bantuan bisa digunakan warga untuk mengembangkan atau mau memperbaiki pertumbuhan ekonominya. Makanya, dari situ kami mendorong bantuan keuangan desa yang bisa langsung ke desa,” jelas politisi kelahiran 21 Desember 1972.
Meski begitu, dia mengatakan untuk saat ini desa-desa di Jawa Barat masih ada yang baru keluar dari dampak pandemi COVID-19.
Kondisi ini, menurutnya, membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar keluar dari dampak krisis dan memulihkan perekonomian.
Saat ini adalah periode kedua Ade Ginanjar menjadi anggota legislatif di DPRD Jawa Barat. Periode sebelumnya, tahun 2014-2019, dia juga telah menjadi wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) XIV.
Jabar Miliki 1.175 Desa Wisata
Dalam laman resmi Pemprov Jawa Barat, disebutkan Jawa Barat terdiri dari 1.175 desa wisata dan 3.192 desa lain memiliki produk unggulan. Meski demikian, masih ada desa yang tergolong tertinggal. Namun, dengan memaksimalkan perkembangan teknologi, warga desa diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya.
Sementara, tingkat kesenjangan digital rural-urban di Jawa Barat cukup tinggi. Masih ada 17 desa yang bahkan tidak terjangkau sinyal seluler.
Sebanyak 69 belum tersentuh jaringan internet, 269 hanya memiliki sinyal 2G, dan 2.644 baru terjangkau jaringan 3G.
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, antara lain pemasangan infrastruktur akses internet gratis bagi daerah yang belum terjangkau jaringan.
Pendampingan literasi digital dalam rangka memaksimalkan penggunaan media sosial dan platform digital lain untuk membantu ekonomi desa. Selain itu, menggandeng mitra start-up lokal untuk mengimplementasikan teknologi IoT untuk optimalisasi potensi desa.
Untuk mewujudkan visi Jawa Barat sebagai Provinsi Digital, Pemerintah Provinsi memiliki program membantu kawasan rural mencapai potensi maksimalnya melalui implementasi teknologi.*
Penulis: Dharma Sastronegoro
Editor: Lala Lala
