Nasional

Ace Hasan Sosialisasikan Pengelolaan Keuangan Haji

118
×

Ace Hasan Sosialisasikan Pengelolaan Keuangan Haji

Share this article
Ace Hasan Sosialisasikan Pengelolaan Keuangan Haji
Ace Hasan Sosialisasikan Pengelolaan Keuangan Haji

G24NEWS.TV, JAKARTA Anggota DPR RI daerah pemilihan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat Ace Hasan Syadzily yang akrab disapa Kang Haji Ace menysosialisasikan pengelolaan keuangan haji.

Hal itu disampaikan saat menggelar silaturahmi dengan ratusan guru ngaji yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pendidikan Al Qur’an (FKPQ) Bandung Barat, Selasa (30/1/2024) di Setiabudi, Bandung. Dalam acara itu, Kang Haji Ace menyampaikan peran Komisi VIII DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Kang Haji Ace, informasi penyelenggaraan haji 2024M/1445H yang akan datang dan pengelolaan keuangan haji perlu disampaikan kepada masyarakat. Hal ini penting disampaikan karena masih ada kesalahpahaman terkait pengelolaan dana haji.

“Saya sengaja bersilaturahmi dengan guru al-Quran, agar bapak ibu guru bisa mengetahui perkembangan biaya haji. Kita akan mendapatkan informasi yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat, dan mengetahui peran yang dilakukan DPR RI. Harapan kita semua, semoga bapak ibu bisa berangkat haji. Yang belum, kita berdoa supaya dipercepat berangkat hajinya”, jelas Ace.

Baca Juga  Ridwan Kamil Gabung Golkar, Akbar Tanjung: Insya Allah Menang

“Kita sudah memiliki UU Haji, tidak banyak negara yang punya UU Haji. Kenapa, karena kita ini negara muslim terbesar. Pengelolaan keuangan haji itu bukan Kementerian Agama, tetapi ada satu badan khusus, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)”, lanjut Ace.

Ace menjelaskan bahwa pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji itu dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, BPKH, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Maskapai Garuda dan unsur penting lainnya dalam penyelenggaraan haji. Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah telah menetapkan biaya haji lebih awal yaitu sejak November 2023 lalu. Dalam penetapan biaya haji, jamaah tidak membayar biaya sepenuhnya, tetapi ada nilai manfaat yang diberik oleh BPKH dari dana haji yang dikelola.

“Pemerintah tadinya memutuskan Rp. 105 juta. Tentu pemerintah pengen yang ideal. Tapi kami memahami keinginan Masyarakat. Itu yang mendasari kami, dan kami bahas secara mendalam. Dan alhamdulillah dapat kami turunkan sebesar rata Rp. 93,4 juta”, lanjut Politisi Partai Golkar itu.

Baca Juga  Hadiri Puncak Peringatan Hari Santri, Airlangga Hartarto Disebut Santri Sebagai Calon Presiden

“Jamaah tidak bayar semua. 60 persen (Rp. 56.046.172) dari jamaah, dan 40 persen (Rp. 37.364.114) dari nilai manfaat hasil usahanya BPKH. Jadi sekali lagi biaya haji itu tidak dibayar semua oleh jamaah, tapi ada nilai manfaat”, sambung Ace.

Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Arif Mufraini menjelaskan bahwa dana haji yang dikelola BPKH aman. Arif menerangkan dana kelolaan BPKH hingga Desember 2023 sebesar Rp166,7 triliun. Dana tersebut diinvestasikan sebesar (75%) atau Rp125,1 triliun. Investasi terbesar adalah pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selebihnya, dana tersebut ditempatkan di Bank Syariah/UUS (25%) atau sebesar Rp41,6 triliun.

Email: DharmaSastronegoro@G24.News

Editor: Lala Lala

banner 325x300